BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalsel, Selasa (12/5/2026). Isu pendidikan dan transparansi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan utama.
Dengan mengenakan almamater kampus, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan: percepatan pengangkatan guru honorer menjadi ASN/PPPK, audit menyeluruh sarana-prasarana sekolah, keterbukaan anggaran pendidikan, serta publikasi rinci mekanisme distribusi MBG hingga tingkat sekolah.
Mahasiswa menilai kekurangan tenaga pendidik masih menjadi hambatan pemerataan mutu pendidikan. Fasilitas belajar yang belum layak juga disebut memperlebar kesenjangan kualitas antarsekolah.
Selain itu, mereka mendesak pembentukan tim pengawas independen kualitas pendidikan di daerah, menolak perubahan kurikulum tanpa evaluasi komprehensif, serta menolak penghapusan program studi tanpa kajian akademik.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menemui massa dan menegaskan komitmen pemprov menjaga alokasi wajib (mandatory spending) pendidikan sebesar 20 persen. “Peningkatan honor guru juga sudah disesuaikan standar UMP,” ujarnya.
Ia memaparkan, kewenangan pemprov pada jenjang SMA, SMK, dan SLB terus dijalankan bertahap. Saat ini terdapat 215 SMA, 128 SMK, dan 26 SLB di Kalsel.
Sementara itu, Plh Sekretaris Dinas Pendidikan Kalsel, Masrani, menyebut gaji guru kini mencapai Rp3,4 juta. Ia juga mengakui jumlah anak tidak sekolah di Kalsel berada di kisaran 60–70 ribu jiwa, akumulasi seluruh jenjang. Pemerintah, katanya, tengah melakukan verifikasi dan pengembalian anak ke sekolah melalui skema pembelajaran jarak jauh.
Masrani menambahkan, pemetaan guru yang memasuki masa pensiun sedang dilakukan, sembari memperjuangkan solusi ke pusat terkait keterbatasan rekrutmen akibat regulasi ASN yang membatasi pengangkatan tenaga non-ASN.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat. Mahasiswa berharap tuntutan mereka ditindaklanjuti konkret, sementara pemprov menyatakan akan terus membenahi pemenuhan tenaga pendidik, perbaikan fasilitas, dan penanganan anak tidak sekolah demi pendidikan yang lebih merata dan transparan di Kalimantan Selatan.(nau/KPO-1)
