Banjarbaru, Kalimantanpost.com– Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Presiden RI, Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial RI.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 se-Kalimantan Selatan yang digelar di Ruang Rapat Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin di kawasan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Senin (8/6/2026).
Rapat koordinasi dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil, yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra.
Dalam sambutannya, Plh. Sekdaprov Kalsel, Subhan Noor Yaumil menyampaikan apresiasi dan rasa bangga Pemprov Kalsel kepada Presiden RI dan Kementerian Sosial RI atas perhatian khusus yang diberikan melalui pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kalsel.
“Program Sekolah Rakyat merupakan program yang sangat berpihak kepada masyarakat miskin dan sekaligus membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung penuh pelaksanaannya,” ucap Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra membacakan sambutan Plh. Sekdaprov Kalsel.
Menurutnya, progres penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kalsel tergolong cepat. Kalsel menjadi salah satu provinsi yang mampu langsung menyelenggarakan program tersebut sejak dicanangkan oleh Presiden. Saat ini pembangunan Sekolah Rakyat sedang berlangsung di Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Bumbu.
Selain itu, ketersediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kabupaten/kota lainnya juga telah dipersiapkan. Namun, usulan dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum dapat direalisasikan karena kondisi lahan yang dinilai rawan banjir.
Plh. Sekdaprov Subhan juga menegaskan, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik berupa gedung dan penyediaan lahan saja, tetapi juga memerlukan proses jangka panjang yang melibatkan banyak pihak dan membutuhkan sinergi yang berkelanjutan. Untuk itu, pihaknya meminta Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, serta Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menyukseskan program tersebut.
“Ketika Sekolah Rakyat berdiri di suatu daerah, kita harus mempersiapkan guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Selain itu, perlu dilakukan upaya jemput bola untuk mencari calon siswa bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), karena Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi keluarga miskin ekstrem serta keluarga miskin pada desil 1 dan desil 2,” kata Plh. Sekdaprov Subhan Noor Yaumil.
Pihaknya juga menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat dengan melibatkan camat, kepala desa, dan lurah agar informasi mengenai Sekolah Rakyat dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk segera memetakan jumlah calon siswa yang memenuhi persyaratan. Dinas Sosial Kabupaten/Kota diminta bergerak cepat melakukan pendataan dan mendatangi langsung rumah-rumah keluarga miskin guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Tanamkan keyakinan bahwa Sekolah Rakyat merupakan jalan bagi anak-anak untuk memperoleh masa depan yang lebih baik dan lebih sejahtera.
Dengan bekerja bersama dan merangkul semua pihak, Insya Allah Sekolah Rakyat dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan,” ajaknya.
Di akhir sambutan, Plh Sekdaprov Subhan Noor Yaumil, menyampaikan harapannya, agar sinergi yang terbangun dapat memastikan pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Kepala dinas Sosial Provinsi Kalsel, Muhammad Farhanie dalam laporannya menyampaikan, rapat koordinasi yang akan diisi diantaranya oleh Sekretaris Jenderal Kemensos RI dan Kepala Satker PU Kalsel ini adalah untuk menyamakan persepsi, bersinergi, dan dapat merumuskan kesepakatan-kesepakatan yang diharapkan bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Dinas Sosial Provinsi Kalsel bersama-sama dengan Kementerian Sosial RI (khususnya Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial/BBPPKS Banjarmasin) telah melaksanakan dan bersinergi dalam melaksanakan Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan. Diantaranya rutin melaksanakan koordinasi dan monitoring pelaksanaan SR, baik pelaksanaan rintisan maupun pembangunan SR permanen. Serta telah melakukan pendampingan, koordinasi, dan monitoring pelaksanaan rekrutmen calon siswa Sekolah Rakyat,” ucap Farhanie.
Tampak hadir dalam acara tersebut, Tenaga Ahli Gubernur (TAG), Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, Yadi Muchtar, perwakilan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kejaksaan Negeri kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala dan Tanah Bumbu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Kementerian PU, Kepala Sentra Budi Luhur Banjarbaru, serta Kepala Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 20 Banjarbaru dan Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 56 Banjarbaru.
Acara pembukaan rakor selain akhiri foto bersama, juga dilanjutkan dengan kunjungan ke Sekolah Rakyat Terpadu 9 Banjarbaru sekaligus melihat berbagai aktivitas di sekolah tersebut.(ADV/KPO-1)
