PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi inflasi menyusul kenaikan harga sejumlah komoditas pangan strategis, terutama cabai merah dan bawang merah pada awal Juni 2026.
Langkah pengendalian inflasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri yang digelar secara daring dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (8/6/2026).
Rapat dipimpin Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, serta dihadiri Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalteng, Fanny Kartika Oktavianti bersama unsur perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu pertama Juni 2026 menunjukkan sebanyak 34 provinsi mengalami kenaikan, sementara empat provinsi lainnya mencatat penurunan.
Secara nasional, kenaikan IPH terutama dipicu oleh naiknya harga cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit. BPS mencatat harga cabai merah naik sebesar 13,16 persen, bawang merah 9 persen, cabai rawit 7,56 persen, serta minyak goreng 0,68 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Pada pertemyan secara daring itu, Kantor Staf Presiden (KSP) mengidentifikasi sejumlah komoditas yang masih berada pada kategori “tidak aman”, diantaranya beras medium zona 3, cabai rawit merah, bawang merah, jagung pakan ternak, dan telur ayam ras.
Adapun komoditas yang masuk kategori “waspada” meliputi beras medium zona 1 dan 2, ayam ras hidup, daging ayam ras, Minyakita, gula pasir curah, daging sapi, hingga bawang putih.
Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan, KSP merekomendasikan penguatan distribusi antardaerah, optimalisasi penyaluran cadangan pangan pemerintah, peningkatan pengawasan harga dan distribusi, serta penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga, mengamankan pasokan pangan, serta mengendalikan inflasi daerah demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (drt/ist/KPO-4).
