BANJARMASIN, Kalimantanpost.com — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan HM Syaripuddin menyoroti kondisi nelayan dan peternak di wilayah Kalsel yang mengalami kerugian.
Padahal data Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan yang dirilis 2 Juni 2026 lalu menunjukan Nilai Tukar Petani (NTP) Kalsel secara agregat naik 1,75 persen menjadi 131,24 pada Mei 2026.
“Tenyata di balik angka itu tersembunyi ketimpangan antarsubsektor yang menempatkan nelayan dalam zona rugi,” ungkap Bang Dhin, panggilan akrab HM Syaripuddin pada rilis yang terima Kalimantanpost.com, Selasa (23/6/2026).
Berdasarkan data BPS, Nilai Tukar Nelayan (NTN) hanya 98,89 dan NTP subsektor Perikanan 99,17, keduanya di bawah 100, yang berarti penghasilan yang diterima nelayan lebih kecil daripada biaya yang harus mereka keluarkan. Subsektor Peternakan juga turun 2,88 persen ke 101,88, dan Tanaman Pangan melemah tipis 0,18 persen. Kenaikan NTP provinsi sebagian besar hanya ditarik oleh perkebunan rakyat (karet dan sawit) yang melonjak 4,84 persen.
“Angka NTP yang naik jangan sampai membuat kita lengah. Faktanya, nelayan kita sedang merugi dan peternak ayam tertekan,” ujar politisi PDI Perjuangan.
“Pemerintah daerah harus hadir untuk mereka, bukan sekadar merayakan angka agregat,” tambah Bang Dhin.
Bang Dhin menilai biaya bahan bakar yang merupakan komponen terbesar operasional melaut menjadi penyebab utama tertekannya NTN, di tengah lonjakan harga energi sepanjang awal 2026.
Untuk itu, Bang Dhin mendorong Pemprov Kalsel untuk mempercepat akses BBM bersubsidi melalui Kartu KUSUKA dan menyiapkan skema bantuan langsung bagi nelayan kecil, sebagaimana telah dipraktikkan daerah lain dengan target NTN kembali di atas 100.
“Menambah titik layanan bahan bakar (SPDN/SPBU khusus) di sentra pesisir agar nelayan tidak terpaksa membeli BBM eceran di atas harga subsidi,” jelas Bang Dhin.
Selain itu, juga memperluas asuransi nelayan dan bantuan alat tangkap ramah lingkungan.
Lebih lanjut Bang Dhin meminta untuk melindungi peternak dan petani pangan, khususnya peternak agar harga jual ayam tidak jatuh.
Bang Dhin juga meminta Pemprov menjaga harga di tingkat peternak melalui penyangga harga DOC dan pakan, serta memfasilitasi penyerapan protein lokal, antara lain melalui sinergi pembeli (offtaker).
Untuk petani tanaman pangan, Bang Dhin menegaskan pentingnya menjaga insentif harga melalui penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran dan dukungan harga gabah, mengingat swasembada pangan adalah prioritas nasional. Bangdhin juga mendorong perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian dan perikanan untuk modal kerja.
Bang Bhin juga mengingatkan, NTP Kalsel (131,24) menempati posisi ke-4 dari 5 provinsi di Pulau Kalimantan, di bawah Kalimantan Barat (178,38), Kalimantan Timur (150,68), dan Kalimantan Tengah (139,72).
“Ini menjadi pengingat bahwa kesejahteraan petani dan nelayan kita masih tertinggal dari tetangga. Kami akan terus mengawal agar program dan anggaran benar-benar berpihak pada mereka,” tegasnya.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran, mengintruksi kepada fraksi yg ada dikomisi untuk memanggil dinas terkait (kelautan dan perikanan, pertanian, serta peternakan) dalam rapat dengar pendapat untuk memastikan langkah konkret dan alokasi APBD yang memadai bagi perbaikan kesejahteraan petani dan nelayan di Kalsel. (lyn/KPO-4)
