BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin tengah menyusun langkah dan kebijakan terkait fenomena LGBT yang belakangan menjadi perhatian berbagai kalangan. Sejumlah masukan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, hingga tokoh masyarakat mulai dihimpun sebagai bahan pertimbangan pemerintah.
Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj Ananda mengatakan, pembahasan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin untuk mencari formulasi yang tepat dalam menyikapi persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurut Ananda, berbagai pandangan yang disampaikan dalam rapat Forkopimda akan dirangkum dan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah terkait guna dirumuskan menjadi langkah konkret.
“Kami telah menerima banyak masukan dari berbagai unsur masyarakat. Seluruh saran tersebut akan kami kaji dan tindak lanjuti bersama dinas terkait untuk menentukan langkah yang tepat,” ucap Ananda usai menghadiri rapat Forkopimda, Kamis (18/6/2026).
Ananda menjelaskan, salah satu poin yang banyak mengemuka dalam forum tersebut adalah pentingnya penguatan edukasi kepada masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga diminta menyiapkan pendekatan pendampingan bagi individu yang membutuhkan pembinaan sesuai norma dan nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah tidak hanya berorientasi pada satu aspek, tetapi juga mencakup pembinaan sosial dan penguatan pemahaman generasi muda.
“Banyak saran yang menjadi perhatian kami. Pertama, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai LGBT, dan bagaimana caranya apabila memang ada keinginan untuk kembali kepada identitas yang dianggap semestinya. Ini menjadi perhatian dan akan dirumuskan lebih lanjut oleh pemerintah kota,” terangnya.
Meski belum memiliki data resmi mengenai jumlah individu LGBT di Kota Banjarmasin, Ananda menilai fenomena tersebut tidak bisa diabaikan.
Ia menyebut keberadaan sejumlah komunitas di media sosial dengan anggota yang cukup banyak menjadi salah satu indikator yang perlu dicermati.
Selain aspek sosial, pemerintah juga menaruh perhatian pada dampak kesehatan masyarakat. Ia menyoroti peningkatan kasus HIV yang tercatat sepanjang 2025 dan menilai upaya edukasi serta pencegahan perlu terus diperkuat.
“Persoalan ini perlu menjadi perhatian bersama agar langkah pencegahan dan edukasi dapat dilakukan secara maksimal,” tuturnya.
Ia berharap rumusan kebijakan yang nantinya disusun dapat menjadi langkah preventif sekaligus edukatif. Sehingga mampu memperkuat ketahanan sosial masyarakat dan mendukung terbentuknya generasi muda yang sehat serta berkarakter.
“Kami berharap generasi muda Banjarmasin dapat menyadari identitas dirinya dan tidak menyimpang dari kodratnya masing-masing. Ini menjadi bagian dari bersama dalam membangun generasi yang sehat dan berkarakter,” pungkasnya. (ham/KPO-4).
