BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, HM Syaripuddin menyoroti pentingnya akurasi data pengelompokan desil dalam Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebagai dasar penyaluran bantuan sosial yang adil dan tepat sasaran kepada masyarakat di 13 kabupaten/kota se-Kalsel.
Berdasarkan data SIKS-NG Kementerian Sosial RI per April 2026, tercatat sebanyak 1.484.236 keluarga atau 4.371.230 jiwa penduduk Kalsel yang telah terdata dalam sistem tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 132.231 keluarga masih berstatus “Belum Peringkat” karena belum diverifikasi dan divalidasi, sementara 38.557 keluarga lainnya berstatus “Nonaktif”.
“Data ini menunjukkan bahwa penargetan bantuan sosial di Kalsel sudah cukup baik, namun masih ada ruang perbaikan, terutama pada kelompok yang belum diperingkat,” kata Bang Dhin, panggilan akrab HM Syaripuddin
“Ini bukan sekadar angka statistik, tetapi menyangkut hak dasar warga yang seharusnya menerima bantuan namun masih tertunda karena persoalan administrasi data,” tambahnya.
Ia menjelaskan, pengelompokan desil berperan sebagai instrumen penargetan (targeting tool) dalam kebijakan bantuan sosial. Keluarga pada Desil 1 dan 2 merupakan kelompok termiskin dan rentan yang menjadi prioritas utama penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan bantuan sosial tunai lainnya.
Sementara keluarga pada Desil 3 dan 4 diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi sebagai jembatan menuju kemandirian.
Sejumlah kabupaten/kota tercatat memiliki jumlah keluarga Desil 1 tertinggi, diantaranya Kabupaten Banjar dengan 7.789 keluarga, Kota Banjarmasin dengan 8.965 keluarga, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan 7.325 keluarga.
Wilayah-wilayah ini, menurut H.M.Syaripuddin semestinya menjadi prioritas alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem baik dari APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota.
Bang Dhin juga mendorong beberapa langkah strategis kepada Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota, yaitu: pertama, mempercepat verifikasi dan validasi data keluarga berstatus “Belum Peringkat” agar segera mendapatkan hak bantuannya.
Kedua, memutakhirkan data “Nonaktif” secara berkala melalui pemadanan dengan data kependudukan (Dukcapil) guna mencegah penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran; dan ketiga, memperkuat koordinasi lintas dinas serta melibatkan pemerintah desa dan kelurahan dalam proses pemutakhiran data secara partisipatif.
“Kami di Komisi IV akan terus mengawal proses pemutakhiran data ini melalui fungsi pengawasan dan anggaran DPRD, agar bantuan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, dan tidak ada lagi warga miskin yang tertinggal hanya karena data yang belum diperbarui,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya keluarga yang merasa berhak namun belum menerima bantuan, untuk aktif melapor ke pemerintah desa/kelurahan atau Dinas Sosial setempat agar data kesejahteraannya segera diperbarui dalam sistem SIKS-NG. (lyn/KPO-4).
