PANITIA Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memperkuat pendalaman tata kelola penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tertib, akuntabel dan tepat sasaran.
Pendalaman dilakukan melalui koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (DJPKN) VII BPK RI di Jakarta, Kamis (27/8).
Langkah ini menjadi bagian dari tahapan akhir kerja Pansus untuk menyelaraskan temuan dan data hasil pengawasan di lapangan dengan hasil pemeriksaan BPK RI.
Data tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam merumuskan rekomendasi perbaikan distribusi BBM bersubsidi di Kalsel.
Kegiatan dipimpin Ketua Pansus HM Syaripuddin, SE, MAP, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo, MM, bersama jajaran anggota Pansus. Turut hadir perwakilan Bapenda Kalsel dan Biro Hukum Setdaprov Kalsel.
Rombongan diterima Direktur Pemeriksaan VII E BPK RI Zayat Ramdiansyah, SE, MM, Ak, CA, CFE, CSFA, di ruang rapat Bapantun.
Ketua Pansus H. M. Syaripuddin mengatakan, koordinasi dengan BPK diperlukan untuk memastikan berbagai data dan hasil pengawasan yang diperoleh Pansus memiliki dasar yang kuat sebelum dituangkan dalam rekomendasi.
“Kami melakukan pendalaman terhadap hasil-hasil yang kami dapatkan di lapangan untuk dikoordinasikan dengan BPK.
Sehingga nanti hasil ini juga kami sinkronkan dengan apa yang telah dilakukan oleh BPK, khususnya di DJPKN Wilayah VII,” ujar Bang Dhin, sapaan akrabnya.
Menurut dia, sinkronisasi tersebut penting agar rekomendasi Pansus tidak berhenti pada persoalan administratif, tetapi mampu menjawab persoalan distribusi BBM bersubsidi secara lebih konkret.
Setelah dari BPK RI, Pansus juga akan melakukan penyelarasan data dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Ditlantas, Bapenda Kalsel dan Satgas.
“Kita akan coba sinkronkan kembali data dengan Ditlantas, Bapenda dan juga Satgas. Kita akan akumulasi sehingga nanti ketemu rekomendasi yang pas untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM di Kalimantan Selatan,” jelasnya.
Bang Dhin menyebut, pembahasan Pansus kini memasuki tahap akhir. Masih terdapat beberapa agenda lanjutan sebelum seluruh hasil pendalaman dirumuskan menjadi rekomendasi.
“Setelah ini akan ada rapat lanjutan.
Tinggal dua atau tiga langkah, tiga tahapan lagi, dan akan keluar rekomendasi dari Pansus ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo menegaskan, pengawasan distribusi BBM bersubsidi merupakan bagian dari fungsi DPRD yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
BBM bersubsidi, kata dia, tidak hanya menyangkut kebutuhan transportasi, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di daerah.
Karena itu, pengawasan harus melihat distribusi secara menyeluruh, mulai dari tata kelola, pengendalian, pengawasan hingga aspek akuntabilitas.
“Kami ingin mendapatkan gambaran yang utuh mengenai bagaimana tata kelola, pengendalian, pengawasan dan akuntabilitas distribusi BBM bersubsidi berjalan dari hulu sampai ke masyarakat,” kata Kartoyo.
Ia menilai, banyaknya pihak yang terlibat dalam distribusi BBM bersubsidi membuat koordinasi dan penyelarasan data menjadi sangat penting.
Setiap instansi memiliki kewenangan masing-masing sehingga diperlukan kesamaan informasi untuk menentukan langkah perbaikan.
Kartoyo berharap hasil konsultasi dengan BPK RI dan koordinasi dengan instansi terkait dapat memperkuat rekomendasi Pansus.
“Kami berharap hasil konsultasi ini dapat menjadi bahan bagi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun rekomendasi Pansus yang konkret, realistis dan dapat ditindaklanjuti,” ujarnya.
Dengan semakin dekatnya penyelesaian kerja Pansus, DPRD Kalsel menargetkan rekomendasi yang dihasilkan tidak sekadar menjadi catatan pengawasan, tetapi dapat mendorong perbaikan nyata terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi di Kalsel.
Tujuannya, memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak serta distribusinya berlangsung lebih tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. (*/nau/K-2)
