Pelaihari, KP – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara resmi menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
Langkah ini diambil guna menyesuaikan dinamika fiskal serta capaian pembangunan daerah, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tala, Selasa (4/8/2026).
Dokumen perencanaan anggaran tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Tanah Laut, H.M. Zazuli (H. Uli), di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Kebijakan ini merupakan respons atas evaluasi pelaksanaan APBD hingga Semester I Tahun 2026 demi memelihara efektivitas program serta akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.
Dalam pidatonya, Wakil Bupati H.M. Zazuli menekankan pentingnya sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif.
Ia berharap proses pembahasan lanjutan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD dapat berjalan lancar, konstruktif, serta dilandasi semangat kebersamaan.
Penyesuaian postur anggaran ini dipicu oleh sejumlah faktor teknis dan kebijakan strategis. Faktor utama meliputi penyesuaian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2025 berdasarkan hasil audit BPK RI, dinamika kebijakan dana transfer dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, penyesuaian Dana Alokasi Khusus (DAK), pergeseran anggaran internal, hingga pembaharuan target indikator kinerja program.
Berdasarkan catatan keuangan per 30 Juni 2026, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp926,75 miliar atau setara dengan 52,49 persen dari target APBD murni yang dipatok sebesar Rp1,765 triliun.
Melalui rancangan perubahan ini, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp83,04 miliar (4,70 persen), sehingga totalnya terkerek menjadi Rp1,848 triliun.
Sementara itu, di sektor belanja, realisasi hingga pertengahan tahun tercatat sebesar Rp935,91 miliar atau 36,13 persen.
Pada usulan perubahan KUA-PPAS, total alokasi belanja daerah diproyeksikan melonjak menjadi Rp2,597 triliun.
Dari sisi struktur pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan disesuaikan pada angka Rp749,07 miliar dengan pengeluaran pembiayaan ditargetkan nihil.
Penyesuaian tersebut menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp749,07 miliar, yang sekaligus menempatkan proyeksi SILPA Tahun Anggaran 2026 pada posisi Rp0. (rzk/K-6)
