
Marabahan, KP – Selain dari Polres dan Kodim, penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) harus didukung masyarakat termasuk perusahaan, khusus perkebunan.
Demikian diharapkan Wakil Bupati Barito Kuala (Wabup Batola), H Rahmadian Noor saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor dalam rangka Antisipasi dan Kesiapsiagaan Bencana Karhutla yang digelar di Aula Mufakat Kantor Bupati Batola, Rabu (15/07).
“Masyarakat yang pertama mengetahui kejadian di lapangan hendaknya tak sekedar menginformasikan, namun juga turut melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan sebelum petugas datang di lokasi,” pintanya.
Namun demikian, wabup menginginkan, melalui rakor yang diselenggarakan juga dibicarakan standar operasional prosedur (SOP) yang bisa menjadi kesepakatan dalam kaitan teknis pelaksanaan di lapangan.
“Biasanya masyarakat desa lebih cepat mengetahui berbagai kejadian dan peristiwa di lapangan,” paparnya sembari mengingatkan, jika pihak desa membutuhkan alat bisa berkoordinasi ke BPBD, siapa tahu ada alat yang bisa dipinjampakaikan.
Dalam rakor yang juga dihadiri Kapolres Batola AKBP Lalu Muhammad Syarir Arif, Kalak BPBD Sumarno, Dandim 1005 diwakili Danramil Barambai Kapten Inf Syahrian Noor, perwakilan perusahaan, pimpinan organisasi, serta para anggota Damkar ini, wabup juga mengharapkan sinergitas semua elemen dalam penanganan.
Selain itu adanya pemetaan lahan dengan potensi tinggi, sedang, dan rendah diharapkan juga menjadi pembahasan termasuk pelarangan secara tegas terhadap pembukaan lahan dengan cara dibakar.
Manajemen yang rapi dalam penanganan juga sangat diharapkan agar penggulangan di salah satu lokasi tidak mengabaikan kejadian di tempat yang lain.
Karenanya, wabup menyarankan, pembagian armada dan anggota hendaknya dilakukan sedemikian rupa serta mewaspadai titik-titik rawan. Namun demikian, diharapkan ke depannya lebih baik mengutamakan pencegahan dan edukasi masyarakat dari pada sibuk memadamkan.
Wabup mengaku bersyukur adanya informasi BMKG yang menyatakan kemarau tahun ini tergolong kemarau basah, sehingga diharapkan kebakaran tak separah tahun lalu.
Mengingat, sebutnya, efek dari kebakaran tergolong luar biasa, terutama terhadap kesehatan serta ekonomi masyarakat jika terjadi kabut asap yang bisa mengganggu aktivitas rutin keseharian.
Sebelumnya, Kalak BPBD Batola, Sumarno menyampaikan, BMKG memperkirakan musim kemarau tahun ini akan masuk antara bulan Agustus dan September.
Ia menerangkan koordinasi dilakukan harus lintas sektor mengingat penanggulangan yang dilakukan membutuhkan berbagai pihak. (ang/K-6)