Banjarmasin, KP – Kebijakan pemerintah yang tidak memperbolehkan tenaga kesehatan di garda terdepan penanganan pasien Covid-19 menerima insentif ganda dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekaligus.
“Kita menyayangkan kebijakan ini, karena tenaga kesehatan sudah terlanjur menerima insentif tersebut,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin kepada wartawan, kemarin, di Banjarmasin.
Hal ini dikarenakan tenaga kesehatan tersebut sudah menerima insentif dari APBD Provinsi maupun Kementerian Kesehatan RI, dan mereka diminta untuk mengembalikan insentif yang diterima dari APBD.
“Kita harus menghargai perjuangan tenaga kesehatan yang berada di garis terdepan menangani pasien Covid-19,” tambah politisi Partai Gerindra ini.
Bahkan mereka dapat dikatakan mempertaruhkan nyawa dan keselamatannya, mengingat tenaga kesehatan ini rentan terpapar Covid-19.
“Bukan tidak mungkin mereka juga bisa menjadi korban dari virus asal Wuhan Cina,” jelas Lutfi.
Luthfi mengatakan, jika melihat angka insentif yang diminta untuk dikembalikan tersebut, tentu sebenarnya tidak ada orang yang mau menukar resiko keselamatannya dengan sejumlah uang.
“Jika tetap diminta untuk mengembalikan insentif yang sudah diterima sebelumnya, tentu akan berpengaruh pada psikologis tenaga kesehatan tersebut,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Banjarmasin.
Selain itu, juga beresiko menurunkan imunitas mereka, sehingga kemungkinan terpapar Covid-19 semakin tinggi.
Oleh karena itu, Lutfi menyatakan, Komisi IV DPRD Kalsel akan sesegeranya berkomunikasi dan menggelar rapat bersama dengan BPBD Provinsi Kalse/ dan pihak terkait untuk membicarakan hal tersebut. (lyn/K-3)
