Banjarmasin, KP – Badan Anggaran DPRD Kota Banjarmasin bersama Tim Pantia Anggaran Daerah (TPAD) Pemko Banjarmasin. terus secara intens membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Banjamasin tahun anggaran 2021.
Wakil Ketua DPRD Banjarmasin HM Yamin mengatakan, selain peningkatan pembangunan infrastruktur, percepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat menjadi prioritas dalam pembahasan KUA/PPAS APBD tahun 2021.
Ditandaskannya, persepsi yang sama dan sinergi yang kuat antara dewan dengan Pemko harus menjadi tanggung jawab bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Banjarmasin.
“Terutama dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat akibat dampak wabah pabdemi virus corona (,Covid-19), ” ujarnya usai rehat pembahasan KUA/PPAS tahun 2021 di ruang kerjanya kepada awak media, Senin (19/10/2020) kemarin.
Pemulihan itu menurut Yamin melalui serangkaian program dan kegiatan pada seluruh sektor, baik skala besar, usaha mikro kecil dan menengah untuk kembali bangkit dengan beradaptasi terhadap tatanan kehidupan baru,” uhar unsur pimpinan dewan dari F- Partai Ferindra ini.
Dikemukakan, saat ini pembahasan KUA/PPAS 2021 memasuki usulan perencanaan dan kegiatan yang diprogramkan SKPD untuk tahun 2021.
Terkait kegiatan yang direncanakan itu ungkap Yamin, badan anggaran dewan sudah meminta agar SKPD mempfukouskan baik input maupun auput dalam menyusun anggaran pada upaya pemulihan ekonomi.
Tak hanya itu, dewan juga berharap agar Pemko memberi prioritas terhadap pembangunan infrastruktur belanja infrastruktur pada APBD 2021 yang ditunda pelaksanaannya, karena adanya pandemi Covid-19.
” Seperti perbaikan jalan dan jembatan, masalah kesehatan serta pendidikan maupun program penanganan berbagai masalah sosial,” kata Yamin
Ia juga dalam saat pembahasan KUA/PPAS APBD 2021, tak luput menjadi perhatian badan anggaran masih dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat di tengah persaingan cukup ketat, yaitu perlunya terobosan untuk meningkatkan penataan pasar tradisional agar tidak kalah bersaingan dengan pasar modern atau milik swasta. (nid/K-3)
