Barabai, KP – Bupati HST H A Chairansyah hadiri Kunjungan Kerja Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo bersama Anggota Komisi V DPR RI H M Rifqinizamy Karsayuda bertempat di Gedung Dr KH Idham Chalid Banjarbaru, Rabu (21/10/2020).
Kedatangan Wamen PUPR diinisiasi oleh Anggota Komisi V DPR RI asal Kalsel, Rifqinizamy Karsayuda, untuk menyerap aspirasi pembangunan infrastruktur yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.
Pada kesempatan tersebut Plt Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Resnawan, dan Bupati HST H A Chairansyah dan Bupati lainnya menyambut kedatangan Wamen PUPR RI dan anggota Komisi V DPR RI di gedung Dr KH Idham Chalid Banjarbaru.
Dalam sambutannya H Rudy Resnawan menyampaikan harapan mudah-mudahan dengan adanya kunjungan Kerja Wamen PUPR RI dan anggota Komisi V DPR RI bisa memberikan arahan dan motivasi pembangunan di bidang PUPR, dan nantinya kunjungan ini dilanjutkan dengan peninjauan langsung Pembangunan di bidang PUPR.
“Atas nama Pemerintah Pronvinsi Kalimantan Selatan kami mengapresiasi atensi pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih di bidang infrastruktur. Ini akan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk persiapan Kalsel sebagai gerbang ibu kota negara, dukungan pengembangan kawasan industri di kawasan Tanah Laut dan Tanah Bumbu,” sebut dia.
Selanjutnya Anggota Komisi V DPR RI H M Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan sangat bangga reses didampingi oleh Wakil Menteri PUPR RI, disampaikan bahwa ditahun 2021 nanti peforma anggaran PUPR akan naik, berkat sinergitas antara Kementerian PUPR RI, DPR RI dan Pemerintah Pronvinsi Kalimantan Selatan ditahun 2021 akan banyak terealisasi pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan.
Sementara dalam sambutannya, Wamen PUPR RI John Wempi Wetipo meminta Pemerintah Prov Kalsel membuat dan memaparkan rencana pembangunan di hadapan Menteri PUPR di Jakarta.
“Saya berharap Gubernur terpilih bersama Rifqi membuat program besar dan datang ke kementerian PUPR untuk menyampaikan pemaparan konsep pembangunan infrastruktur di Kalsel,” katanya.
Wamen menilai, anggaran yang dimiliki oleh Kalsel tidak mencukupi untuk pembangunan infrastruktur. Sehingga, sebagai utusan pemerintahan pusat, siap untuk mengakomodirnya.
“APBD Kalsel sekitar 6 trilliun, Dengan kondisi tersebut, sangat tidak mungkin membangun infrastruktur yang banyak. Kehadiran saya sebagai utusan pemerintahan pusat untuk mendukung,” pungkasnya. (adv/ary/K-6)
