TINGKAT -Rasio kewirausahaan Indonesia hanya sebesar 3,7% jika dibanding dengan negara lain, seperti Singapura sebesar 8,6% dan negara-negara maju dengan rasio kewirausahaan di atas 7%.
Untuk itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan tingkat rasio ini, dan menargetkan pertumbuhan rasio kewirausahaan pada tahun 2024 sebesar 3,95%.
Hal tersebut disampaikan, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atau Paman Birin dalam sambutan dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Khatimah.
Ini pada kegiatan Gerakan Kewirausahaan Nasional Festival 2023, di Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial – Banjarbaru, Kamis (9/3).
Paman Birin mengatakan, untuk mendukung pengembangan kewirausahaan nasional dan melakukan percepatan penumbuhan dan rasio kewirausahaan di Indonesia Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perpres.
“Dalam perpres ini, banyak kemudahan, insentif, dan pemulihan yang diberikan bagi wirausaha, baik yang sudah memiliki usaha maupun yang baru merintis usaha,” katanya.
Paman Birin juga menyampaikan, para pelaku usaha sudah merasakan kemudahan-kemudahan tersebut.
Mulai dari pendaftaran perizinan, pembiayaan, bantuan permodalan, keringanan pajak daerah dan retribusi daerah, serta kemudahan lainnya.
Paman Birin pun berharap para wirausaha banua, dapat semakin kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan usahanya.
“Jangan malu untuk belajar atau bertanya, dan yang terpenting jangan cepat puas dengan apa yang telah dicapai hari ini.
Lita harus terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan, baik hard skill maupun soft skil,” pesan Paman Birin.
Disamping itu, juga menuturkan, sebagai mitra pemerintah, DPD GKN Provinsi Kalsel, dapat mendorong generasi muda untuk menjadi wirausaha.
Karena menurut hasil survei kolaborasi, anak muda indonesia itu lebih memilih menjadi pengusaha, dibandingkan profesi lainnya, seperti PNS maupun pegawai swasta.
“Ini dapat menjadi modal utama kita bersama, untuk mendorong anak muda banua, untuk berwirausaha serta mendorong para alumni perguruan tinggi, untuk menjadi job creation atau pencipta lapangan pekerjaan, bukan lagi pencari kerja,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI, Dr Yulius mengatakan, peran umkm dalam mendongkrak perekonomian akan tetapi perlu adanya pembekalan.
“Kita bisa mengangkat UMKM dengan melakukan pelatihanseperti yang dilakukan GKN saat ini.
Tentunya agar SDM dan produk memiliki kualitas yang lebih baik,” katanya.
Ia menambahkan, dengan era digitalisasi saat ini, tentu para umkm tidak perlu memikirkan perihal lapak atau lokasi karena dimudahkan dengan adanya beberapa e-commerce akan tetapi dengan kemudahan itu, para pelaku umkm jangan hanya jadi resseler tapi juga harus bisa menjadi pembuat produk.
“Untuk itu, mari kita terus mendorong para pelaku umkm dengan melakukan inovasi agar lebih banyak mendapat keuntungan.
Kami siap jika harus melakukan pelatihan secara online maupun offline,” pungkasnya. (adv/K-2)
