Ibnu Sina berharap Kesepakatan Bersama Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan
BANJARMASIN, KP – Walikota Banjarmasin Ibnu Sina bersama pimpinan DpRD Banjarmasin menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Banjarmasin tahun 2023 dalam rapat paripurna dewan yang digelar, Kamis (10/8/23) kemarin.
KUA-PPAS adalah proses awal penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 yang memuat ringkasan berupa gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD Perubahan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.
Selanjutnya, strategi pencapaian asumsi dan kebijakan yang akan diambil, penetapan skala prioritas dalam pembangunan daerah yang secara detail nantinya dibahas dan dianggarkan dalam APBD Perubahan.
Ibnu Sina berharap Kesepakatan Bersama Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan.
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Banjarmasin tahun 2023 ini bisa mengakomodir seluruh program dan kegiatan direncanakan.
” Terutama di bidang peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan pembangunan infrastruktur lainnya maupun dalam memenuhi janji politik saya,” ujar Ibnu Sina kepada wartawan usai rapat paripurna yang juga dihadiri Wakil Walikota Arifin Noor ini.
Sebelum penandatangan nota kesepakatan bersama Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Banjarmasin tahun 2023 ini, Walikota Ibnu Sina menyampaikan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS tahun anggaran 2024.
Dalam rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya ini, Walikota Ibnu Sina menyampaikan struktur Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun anggaran 2024 seluruh pendapatan diproyeksikan sebesar Rp 2 triliun lebih.
Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah Rp 811 miliar lebih, pendapatan transfer Rp1,1 triliun lebih dan pendapatan lainnya. Sedangkan belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 2 triliun lebih. (nid/K-3)
