Rantau, KP – Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi Pemerintah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin menggelar evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) Tahun 2023 Kabupaten Tapin, Senin (11/9/2023) bertempat Hotel Fogu Banjarmasin.
Evaluasi AKIP tahun 2023 ini di fokoskan pada penanggulangan pengetasan kemiskinan, sehingga pendalaman dievaluasi di tujukan pada masing-masing perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan.
Evaluasi berlangsung dengan Kementrian PanRB RI dan Bappelitbang Kabupaten Tapin.
Sekda Tapin Dr Sufiansyah dalam sambutannya mengatakan, evaluasi AKIP tahun 2023 ini berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, bagaimana rencana dan programnya khususnya untuk pengentasan kemiskinan.
Dalam pertemuan itu saya langsung menyampaikan paparan di hadapan Kementrian PANRB terkait AKIP Kabupaten Tapin dalam pengentasan kemiskinan yang ada di rencana dan program di masing-masing organisasi perangkat daerah.
“Setelah dipaparkan rencana dan program pengentasan kemisikinan, ada beberapa saran dan masukan yang harus diperbaiki dalam rangka penyempurnaan,” ujar Sekda.
Menurut sekda saat ini program penanganan kemiskinan di kab Tapin sudah berjalan dengan baik.
Adapun Evaluasi sakip memiliki tujuan sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan.
Diakui Sekda juga, tim evaluator juga memuji program kerja dari beberapa perangkat daerah yang memiliki program untuk menangani dan penuntasan kemiskinan Ekstrem yang ada di Kabupaten Tapin.
Walaupun ada beberapa saran dan masukan yang diberikan oleh tim evaluator namun sejauh ini hasil sakip para SOPD di Kabupaten Tapin sudah bagus,” katanya.
Sementara Kepala Bagian Organisasi Setda Tapin Rini Yusnita melaporkan bahwa evaluasi AKIP tahun 2023 ini dikuti sebanyak 44 Satuan Organisasi perangkat Daerah Lingkungan Pemkab Tapin.
“Dari 44 SOPD tersebut langsung di evaluasi oleh Kemenpan RB terkait SAKIP yang telah dibuatnya selama satu tahun berjalan,” ujarnya.
Dari satuan kerja itu apakah sudah memuat program kinerja dan rencana dalam penanggulangan kemisikinan sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam program dan rencana kerja di satuan kerja masing-masing. (abd/K-6)
