PALANGKA RAYA, .Kalimantanpost.com – Sebanyak 37 orang mahasiswa tingkat akhir (Praja Utama) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXXI asal pendaftaran Kalteng diterima
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (BKD Prov. Kalteng) di Aula BKD Prov. Kalteng, Selasa (23/1/24).
Kedatangan para Praja Utama menyatakan permohonan izin untuk melaksanakan magang dan riset penelitian di beberapa Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng.
Kepala BKD Kalteng yang diwakili oleh Sekretaris BKD Suprihatin dan didampingi oleh Kepala Bidang Pengembangan Jefi Hendra serta Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKD Kalteng Purwanto.
Pihaknya merespon positif dan menyatakan BKD siap membantu memfasilitasi, juga memantau penelitian yang dilaksanakan oleh Praja IPDN ini.
“Kepada mahasiswa IPDN agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan di masing-masing Perangkat Daerah, terutama penyesuaian terhadap Tugas dan Fungsi di setiap Perangkat Daerah yang berbeda-beda,” ujar Suprihatin.
Senada dengan Suprihatin, Kepala Bidang Pengembangan Jefi Hendra menyatakan agar segera menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan penempatan magang masing-masing mahasiswa.
Diungkapkannya, dalam beberapa hal, teori yang diajarkan tidak selalu sesuai dengan kondisi di lapangan, namun teori-teori yang didapat selama pembelajaran di kampus dapat diterapkan dengan penyesuaian tugas dan fungsi dimana para Praja ditempatkan.
Sementara itu, Rektor IPDN Hadi Prabowo yang hadir secara daring melalui zoom meeting meminta masukan dan bimbingan dari Perangkat Daerah terkait.
“Kegiatan ini sangat penting sebagai momentum bagi Praja guna memahami bidang dan tugasnya sesuai Prodi, sehingga sebentar lagi Praja akan mengabdikan diri di Pemerintahan Daerah,” sebutnya.
Hadi berpesan kepada para Praja untuk dapat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan praktik, serta menunjukkan kepatuhan dan integritas kepada instansi yang menjadi lokasi praktik.
Ia minta kepada mereka untuk menggunakan waktu yang terbatas untuk menggali aspek normatif, aspiratif beserta seluruh pekerjaan-pekerjaan dan wewenang yang ada di perangkat daerah atau OPD terkait. “Namun tetap menunjukkan kepatuhan dan integritas,” tandas Hadi.(drt/KPO-3)
