Rantau, KP – Sejak tahun 2014 hingga sekarang Pemerintah Kabupaten Tapin berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hal itu setelah diserahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023, Selasa (7/6/2024).
Laporan Hasil Pemeriksaan di serahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel Rahmadi kepada Penjabat Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin Bertempat Di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan.
Penjabat Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin mengatakan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2023 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.
“Atas Capaian ini Kita kembali mendapatkan opini WTP yang kesepuluh kalinya,” ujarnya.
Menurut Syarifuddin, dengan diberinya opini WTP tentunya Pemerintah daerah Kab Tapin telah sesuai dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Dan tentunya penilaian ini menjadi motivasi pemerintah daerah agar di tahun-tahun mendatang dapat mempertahankan dan meningkatkan tata kelola keuangan daerah menjadi lebih baik.
“Kita akan terus melakukan perbaikan – perbaikan setiap tahunnya dalam pengelolaan keuangan,” Ungkapnya.
Lanjutnya, adanya masukan dan saran di sampaikan oleh Kepala BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan terhadap laporan keuangan daerah kita, tentunya akan kita tindaklanjuti bersama.
“Terpenting ada komitmen dari pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya apa yang menjadi arahan dan masukan dari BPK RI Perwakilam Provinsi Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Turut serta mendampingi Pj Bupati Tapin Wakil Ketua DPRD Tapin Heny Mustika, Kepala Insfektur Unda Absori, Asisten Administrasi Umum Fiqri Irmawan, Kepala BPKAD Haris Fadilah dan Kepala Bagian Prokompim Setda Tapin Achmad Ebet Riyadi. (abd/rel/K-6)
