Rantau, KP – Penjabat Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin didampingi Ketua DPRD Tapin, H Yamani serta Kepala Daerah Se Indonesia hadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Kegiatan berlangsung di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Senin, (8/7/2024).
Kegiatan dalam rangka menguatkan Fondasi keuangan negara, menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam rangkaian kegiatan itu, Presiden RI Joko Widodo menerima laporan tersebut oleh Ketua BPK RI Isma Yatun disaksikan oleh Wakil Presiden RI KH Maruf Amin, Para Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri serta Kepala Daerah Se Indonesia.
Sementara itu, Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada BPK RI, yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan saya ucapkan selamat kepada seluruh jajaran Pemerintahan baik pusat maupun daerah mendapatkan predikat atas wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintahan.
“WTP bukan prestasi tetapi kewajiban kita semua, menggunakan APBN APBD secara baik , mempertanggungjawabkan secara baik pula, tiap tahun pasti diaudit dan diperiksa,“ ujarnya.
Dikatakan Presiden bahwa ekonomi dan politik di Indonesia sangat stabil, ekonomi tetap tumbuh diatas lima persen. Kwartal tahun ini tumbuh 5,11 persen, inflasi tetap terjaga serta pemilu berjalan dengan baik sebagai modal dasar dalam membangun negara.
Akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang, tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorentasi pada proses, lebih berani focus pada hasil, focus manfaatnya dirasakan oleh rakyat, focus pada capaian yang membawa kemajuan negara.
“Berharap untuk reformasi structural terus berjalan, singkronisasi regulasi, penyederhanaan prosedur, agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan efesien dan berorentasi pada hasil bukan pada prosedur,“ katanya.
Terkahir kepada semua penyelenggara negara dan Kepala Daerah agar dapat menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi BPK RI, agar pengelolaan keuangan semakin tahun semakin baik.
Usai menghadiri Penjabat Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin mengatakan, kita menghadiri kegiatan penyerahan LHP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 dari Ketua BPK RI kepada Presiden RI untuk disaksikan semua penyelenggara negara dan Kepala Daerah Se Indonesia.
“Dalam pengelolaan keuangan negara, kita selalu berkoordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat hal itu agar keuangan negara tepat sasaran dan sejalan dengan program pemerintah pusat,“ katanya.
Untuk diketahui bahwa laporan hasil keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin dalam pengelolaan keuangan tahun anggaran 2023 kembali berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Atas capaian ini Tapin kembali meraih WTP ke sepuluh kalinya.
Berharap tahun 2024 Pemerintah daerah Kabupaten Tapin kembali mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan negara. Artinya pengelolana keuangan daerah sudah berjalan dengan baik. (abd/rel/K-6)
