BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Selatan menggelar pembinaan dan penguatan kelembagaan dengan mengahdirkan stakeholder sebagai narasumber di Hotel Aria Barito Banjarmasin, Selasa (26/08/2025).
Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono mengungkapkan, masukan dan saran yang terjaring pada saat diskusi tersebut akan diakomodir menjadi bahan usulan rancangan Undang-Undang Pemilu yang akan disampaikan ke Bawaslu RI dan Komisi II DPR RI.
“Jadi dalam kesempatan ini, kita ingi mendapatkan banyak masukan dari masyarakat, khususnya stakeholder, baik pemerintah daerah, kemudian teman-teman pers, kemudian dari organisasi masyarakat dan elemen-elemen lain yang terkait,” kata Aries saat diwawancara sejumlah awak media disela kegiatan.
Menurutnya, kegiatan yang mengusung tema Memperkuat Eksistensi, Sinergi, dan Integritas untuk Demokrasi Yang Berdaya pada Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Kalsel itu tentu menjadi ajang Bawaslu menyerap masukan dan saran dari berbagai institusi.
“Masukan-masukan ini nantinya sangat penting, agar ke depan secara kelembagaan penyelenggara pemilu itu lebih kuat, lebih mandiri, dengan dipayungi hukumnya secara jelas, tegas, dan kewenangannya semakin independen,” ujar Aries.
Ia pun menegaskan saat ini Bawaslu Kalsel khususnya butuh payung hukum itu, guna penguatan dari pelaksanaan pemilu yang lebih demokratis dimasa mendatang.
“Ini merupakan mimpi yang akan kita wujudkan bersama-sama, dengan kegiatan ini pula kita dapat menyerap apa saja yang masih menjadi dinamika dalam pesta perpolitikan kita di Kalsel,” bebernya.
Adapun salah satu Narasumber dari kalangan pers, yakni Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie menceritakan strategi untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi Kehumasan Bawaslu dengan media untuk memperkuat pondasi menuju Pemilu 2029.
Sementara itu, dari Kalangan akademisi, Dosen UIN Antasari Banjarmasin, Prof Ahmadi Hasan menyampaikan materi terkait Peningkatan Pengawasan Partisipatif Pemilu 2029, dan materi tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai Pilar Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Masyarakat dipaparkan Ketua Komisi Informasi Kalsel Ahmad Rijani. (sfr/KPO-4)
