Pelaihari, KP – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) menegaskan komitmen pencegahan korupsi pada sektor pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Sosialisasi Antikorupsi Area Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025. Bertempat di Aura Hotel Banjarbaru, Selasa (21/10/2025).
Kegiatan tersebut dibuka Bupati Tala yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum, Rudi Ismanto. Dalam sambutannya,
Ia menyampaikan bahwa pengadaan barang/jasa merupakan salah satu jantung pembangunan daerah karena berdampak langsung pada pelayanan publik.
“Dari proses pengadaan lahir jalan yang baik, sekolah yang layak, rumah sakit yang nyaman, dan berbagai fasilitas pelayanan masyarakat. Karena itu pengadaan harus dijalankan dengan jujur, profesional, dan berintegritas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa area pengadaan barang/jasa merupakan salah satu titik paling rawan penyimpangan jika tidak dijalankan secara hati-hati dan sesuai aturan.
“Penyimpangan tidak selalu terjadi karena niat buruk, tetapi kadang muncul karena kurang hati-hati atau tergesa-gesa dalam administrasi. Karena itu penting memahami aturan pengadaan dengan benar,” tegasnya.
Rudi juga mengingatkan seluruh pejabat teknis pengadaan agar tidak ragu berkonsultasi apabila menemukan kendala dalam pelaksanaan PBJ.
“Kalau ragu, bertanya. Kalau tidak tahu, belajar. Kalau sudah tahu, patuhi. Itu prinsip sederhana yang harus kita pegang bersama,” tambahnya.
Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melalui Penyuluh Antikorupsi dan Tenaga Ahli Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang memberikan penguatan integritas dan tata kelola pengadaan yang bersih serta akuntabel.
Rudi juga menegaskan bahwa penguatan integritas dalam pengadaan barang/jasa bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi memerlukan sinergi dengan pelaku usaha dan masyarakat.
“Pemerintahan yang bersih tidak bisa berdiri sendiri. Kami mengajak seluruh perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk bersama-sama menutup celah penyimpangan dalam pengadaan. Integritas adalah tanggung jawab bersama,” tutupnya.
Kegiatan ini diikuti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pokja Pemilihan, Pejabat Fungsional Pengadaan, serta pelaku usaha penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tala. (rzk/K-6)
