Banjarmasin, KP – Penutupan Hotel Batung Batulis, aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel),yang selama ini dikelola oleh PT Bangun Banua dengan alasan merugi merupakan keputusan yang tidak bisa diambil secara sepihak tanpa kajian menyeluruh.
“Perusahaan daerah itu kan sebenarnya kepanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan usaha.
Jadi tidak boleh serta-merta menutup begitu saja dengan alasan rugi.
Rugi karena apa dulu?.
Apakah karena operasional yang boros, atau karena salah manajemen, atau karena kalah bersaing?,” ujar aktivis lingkungan sekaligus pemerhati kebijakan publik, Anang Rosadi Adenansi.
Ia mengingatkan bahwa Hotel Batung Batulis memiliki nilai historis yang tidak bisa diabaikan.
Ia menuturkan, lokasi tersebut dulunya merupakan gedung Syar’i Musaffah yang sempat digunakan sebagai kantor PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) sebelum akhirnya dipindahkan untuk pembangunan hotel.
“Ada sejarah di dalamnya. Gedung Syar’i Musaffah dulu kantor PWI, lalu dipindahkan, dan akhirnya kantor wartawan itu hilang.
Jadi jangan hanya berhitung untung rugi, tapi perhatikan juga nilai sejarah dan sosial yang melekat di situ,” katanya.
Lebih jauh, menilai bangunan tersebut masih bisa dimanfaatkan, misalnya untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.
“Bisa saja hotel ini dijadikan tempat praktik bagi mahasiswa pariwisata untuk magang. Jadi tetap ada fungsi sosial dan edukatifnya, tidak serta-merta dibiarkan kosong,” tambahnya.
Ia juga menyinggung pola pikir pemerintah dalam mengelola aset publik yang menurutnya kerap tidak sejalan dengan semangat pelayanan masyarakat. “Jangan berpikir seperti pemilik pribadi. Ini milik rakyat, sama seperti dana Rp5,1 triliun yang didepositokan hanya untuk mencari bunga. Itu uang rakyat, bukan uang pribadi,” tegasnya.
Menurutnya, jika manajemen Bangun Banua mengalami kerugian, hal itu bisa disebabkan salah urus, bukan semata kondisi pasar.
“Batung Batulis punya posisi strategis di tepi sungai, view-nya bagus, tinggal dikelola dengan profesional.
Jangan salahkan lokasi, salahkan manajemennya kalau tidak bisa berkembang,” katanya.
Ia menutup dengan pesan agar pemerintah daerah tidak mengambil keputusan pengelolaan aset rakyat tanpa melibatkan pertimbangan publik dan sejarah daerah. “Yang penting bukan bangun kantor megah, tapi bagaimana aset daerah tidak rugi dan bisa tetap bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya. (sfr/K-2)
