Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
Banjarmasin

Momentum Hakordia 2025, Banjarmasin Tanamkan Komitmen Pencegahan Korupsi Lintas Sektor

×

Momentum Hakordia 2025, Banjarmasin Tanamkan Komitmen Pencegahan Korupsi Lintas Sektor

Sebarkan artikel ini
Hal 5 Kontrak1 1
HAKORDIA - Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj Ananda saat menghadiri Sosialisasi dan Refleksi Hakordia 2025 di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Kamis (04/12).

Banjarmasin, KP – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Inspektorat menggelar Sosialisasi dan Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Kamis (04/12).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemkot dalam memperkuat sinergi pencegahan dan pemberantasan korupsi lintas sektor.

Kalimantan Post

Mengusung tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”, momentum Hakordia tahun ini ditegaskan sebagai komitmen nyata mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Seluruh unsur pemerintahan pun didorong memperkuat nilai integritas serta budaya anti korupsi dalam menjalankan tugas keseharian.

Sosialisasi dihadiri unsur legislatif, eksekutif, seluruh SKPD, para camat dan lurah se-Kota Banjarmasin. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa gerakan melawan korupsi memerlukan kolaborasi dan aksi kolektif lintas bidang.

Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, menegaskan bahwa Hakordia bukan sekadar peringatan seremonial, melainkan refleksi untuk menguatkan upaya pencegahan korupsi di seluruh lini pemerintahan.

“Perjuangan melawan korupsi harus dilakukan secara konsisten, sistematis, dan berkelanjutan. Tema ‘Satukan Aksi, Basmi Korupsi’ menegaskan bahwa korupsi hanya bisa diberantas jika seluruh elemen bangsa bergerak bersama,” ujarnya.

Yamin menambahkan bahwa komitmen Indonesia dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih telah menguat sejak diratifikasinya UNCAC pada 2006. Ia menekankan pentingnya mengubah komitmen tersebut menjadi langkah nyata di daerah, termasuk Kota Banjarmasin.

“Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Pencegahan, transparansi, dan kemauan aparatur untuk bekerja jujur justru menjadi penentu,” katanya.

Wali Kota juga menegaskan empat poin penting: memastikan integritas sebagai dasar setiap proses pemerintahan, mengoptimalkan peran penyuluh antikorupsi, menjadikan Hakordia sebagai sarana edukasi ASN, serta meningkatkan keterlibatan publik dalam pengawasan.

Selain itu, Pemkot Banjarmasin turut menyerahkan penghargaan karya kreatif lawan korupsi sebagai langkah menanamkan kesadaran antikorupsi sejak dini kepada masyarakat. “Semoga komitmen kita terhadap pemerintahan yang bersih semakin kuat dan Banjarmasin dapat menjadi kota yang bebas dari praktik korupsi,” pungkas Yamin.

Baca Juga :  TAG, Pastikan Pembangunan Jembatan Tanah Bumbu–Kotabaru

Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj. Ananda, menuturkan bahwa Hakordia harus menjadi titik penguatan semangat integritas bagi seluruh ASN. “Kami berharap ini bukan hanya seremoni. Hari Anti Korupsi Sedunia harus menjadi awal untuk terus mengembangkan spirit antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. Terlebih dengan hadirnya PPPK baru, mereka juga harus memiliki semangat yang sama,” ujarnya.

Menurutnya, aparatur wajib menjadi teladan dalam memberikan pelayanan publik yang bersih dan menjauhkan diri dari praktik yang berpotensi menimbulkan kecurangan.

Inspektur Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana, menjelaskan bahwa Hakordia merupakan momentum meningkatkan kesadaran ASN dan masyarakat tentang pentingnya pencegahan korupsi. Ia menyebutkan terdapat 17 bentuk korupsi yang terbagi dalam 7 kategori sehingga edukasi publik menjadi sangat penting.

Dolly menambahkan bahwa Pemkot telah memiliki Whistleblowing System (WBS) yang terhubung langsung dengan KPK. Sepanjang tahun ini, laporan melalui DUMAS dan WBS mencapai hampir 40 laporan, namun hanya sekitar 12 yang dapat ditindaklanjuti karena memenuhi unsur bukti. “Banyak laporan bukan korupsi, melainkan kelalaian atau lemahnya pengawasan berjenjang,” katanya.

Sebagai langkah pencegahan, Inspektorat terus mendorong penerapan pembayaran non-tunai di seluruh proses administrasi. “Tidak boleh lagi ada transaksi pembayaran secara cash karena rentan. Semua harus melalui transfer,” tegasnya.

Dengan kegiatan ini, Pemkot Banjarmasin berharap budaya integritas dapat terus diperkuat sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi demi mewujudkan pembangunan kota yang lebih baik. (Sfr/K-5)

Iklan
Iklan