BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Muhammad Yamin HR sebagai Wali Kota Banjarmasin, persoalan banjir dan persampahan masih menjadi keluhan utama masyarakat. Kondisi yang bersifat musiman dan rutin terjadi setiap tahun itu dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan di lapangan.
Sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi representasi publik, DPRD Kota Banjarmasin menegaskan posisinya sebagai wakil rakyat yang berkewajiban menyuarakan langsung keresahan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Hilyah Aulia, dalam menanggapi evaluasi satu tahun kepemimpinan wali kota.
“DPRD ini adalah wakil rakyat. Apa yang kami sampaikan merupakan suara masyarakat yang setiap hari merasakan dampak banjir dan persoalan sampah. Di satu tahun pertama kepemimpinan, masyarakat menunggu perubahan yang benar-benar nyata,” ujar Hilyah.
Menurutnya, persoalan banjir dan sampah tidak bisa terus diperlakukan sebagai masalah rutin tahunan tanpa solusi menyeluruh. Justru, kata dia, pada fase awal kepemimpinan seharusnya sudah terlihat arah kebijakan yang jelas dan terukur.
“Ini masalah klasik yang selalu berulang. Harusnya ada langkah besar, bukan hanya penanganan sementara. Kami sebagai wakil rakyat tentu berkewajiban mengingatkan,” tegasnya.
Hilyah menilai wali kota perlu mengambil langkah lebih progresif dengan melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, serta para ahli yang kompeten di bidang penanggulangan banjir dan tata kelola lingkungan.
Pendekatan berbasis kajian ilmiah dan perencanaan jangka panjang dinilai menjadi kunci agar kebijakan tidak bersifat seremonial atau tambal sulam.
“Wali kota punya kewenangan dan sumber daya untuk memanggil para ahli. Ini yang kami dorong, agar kebijakan yang lahir benar-benar menyentuh akar persoalan,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti kondisi infrastruktur kota, khususnya sistem drainase, yang dinilai belum maksimal. Banyak saluran air yang tidak berfungsi optimal sehingga hujan dengan intensitas sedang saja kerap menimbulkan genangan di berbagai kawasan kota.
“Persoalan ini diperparah dengan drainase yang belum maksimal. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat, mulai dari terganggunya mobilitas hingga aktivitas ekonomi,” ucapnya.
Lebih jauh, Hilyah menegaskan, masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan Wali Kota Banjarmasin. Namun harapan tersebut harus dijawab dengan visi dan misi yang diwujudkan dalam kebijakan nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial.
“Kita berharap ada visi dan misi yang benar-benar menjawab bagaimana Banjarmasin menjadi kota yang maju dan sejahtera. Bukan hanya seremonial, tapi kebijakan yang berdampak langsung,” tegasnya.
Ia mengakui, banjir dan persoalan sampah mungkin bersifat sementara dan musiman. Namun dalam praktiknya, kondisi tersebut tetap menjadi kendala serius bagi aktivitas masyarakat.
“Walaupun sifatnya sementara, dampaknya nyata. Masyarakat kesulitan beraktivitas. Inilah yang kami suarakan sebagai wakil rakyat,” lanjut Hilyah.
DPRD Kota Banjarmasin, kata dia, pada prinsipnya mendukung setiap upaya pemerintah kota dalam membangun daerah. Namun fungsi pengawasan dan kontrol tetap harus dijalankan demi memastikan kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Banjarmasin butuh kepemimpinan yang visioner, bukan reaktif. Kalau hanya bergerak ketika banjir datang, maka masalah ini tidak akan pernah selesai,” pungkasnya. (sfr/KPO-4).
