Pelaihari, KP – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tanah Laut menegaskan komitmennya dalam melakukan transformasi orientasi pelayanan kesejahteraan sosial.
Penanganan masalah sosial kini tidak lagi dititikberatkan pada aspek penyaluran bantuan bantuan semata, melainkan pada pencapaian kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.
Hal tersebut menjadi poin krusial yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, Eko Trianto, saat memberikan amanat dalam apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Bupati Tanah Laut, Senin (26/1/2026).
Dalam penjelasannya, Eko Trianto membedah tiga pilar strategis yang menjadi mandat utama Dinsos dalam mengurai problematika sosial di wilayah tersebut pertama Pelayanan Langsung Memberikan intervensi tepat sasaran kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Kedua Pembinaan Potensi Sumber Mengoptimalkan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra pendukung pembangunan sosial dan ketiga Fungsi Fasilitasi Bertindak sebagai jembatan program pemerintah pusat dan provinsi agar terintegrasi secara efektif di tingkat daerah.
“Visi utama dari seluruh pelayanan sosial ini adalah mendorong PPKS agar memiliki kapasitas untuk hidup mandiri. Intervensi yang diberikan harus memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup mereka,” ujar Eko.
Merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dinsos Tanah Laut memprioritaskan lima kategori utama dari total 26 jenis PPKS yang ada. Kelompok prioritas tersebut meliputi anak terlantar, penyandang disabilitas, lanjut usia (Lansia), gelandangan dan pengemis, serta masyarakat terdampak bencana.
Implementasi strategi ini telah menunjukkan hasil nyata dalam penanganan bencana banjir yang melanda empat kecamatan di Tanah Laut pada awal Januari 2026.
Dinsos menjalankan peran sentral dalam pemenuhan logistik dan aktivasi dapur umum, baik pada fase tanggap darurat maupun masa pascabencana.
Keberhasilan penanganan sosial di Tanah Laut juga dinilai sebagai buah dari kolaborasi solid antar-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berbagai instansi di lingkungan Pemkab Tanah Laut dilaporkan terlibat aktif secara bergantian dalam mendukung operasional distribusi bantuan.
Sinergi kolektif ini diharapkan menjadi model kerja permanen guna memastikan perlindungan sosial yang komprehensif bagi seluruh warga di Bumi Tuntung Pandang. (rzk/K-6)
