BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Momentum Ramadan dimanfaatkan sebagai ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen pembangunan daerah.
Hal tersebut terlihat dalam kegiatan buka puasa bersama yang digelar di Rumah Dinas Wakil Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Minggu (8/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kalsel Muhidin, Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, serta Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR didampingi Ketua TP PKK Kota Banjarmasin Hj. Neli Listriani. Sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat juga turut hadir dalam kegiatan yang berlangsung penuh keakraban tersebut.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Muhidin menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendorong pembangunan di Kalsel.
Menurutnya, kebersamaan seperti ini menjadi ruang penting untuk mempererat komunikasi sekaligus memperteguh komitmen menjalankan amanah pemerintahan.
Ia menyampaikan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun daerah. Dukungan, masukan, dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dinilai sangat penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik.
“Kami selalu meminta bimbingan dan saran bagaimana membangun Kalsel agar lebih baik, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, karena kemajuan daerah harus dibangun bersama seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Muhidin juga menjelaskan, selama hampir satu tahun menjalankan roda pemerintahan bersama Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, sejumlah program yang telah dirancang dalam visi dan misi pemerintah provinsi mulai dijalankan secara bertahap.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiapkan proses pembebasan lahan untuk mendukung pembangunan sejumlah proyek strategis. Program tersebut diharapkan mampu memperlancar arus transportasi sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menegaskan, Pemko Banjarmasin siap memperkuat kolaborasi dengan Pemprov Kalsel dalam berbagai program pembangunan.
Menurutnya, sinergi antarlevel pemerintahan menjadi kunci agar kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan. (nug/KPO-4).
