SEKRETARIS Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Sekdaprov Kalsel), Muhammad Syarifuddin, membuka sekaligus memimpin Entry Meeting yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalsel, di Ruang Rapat H. Maksid Lantai 3 Kantor Sekretariat Daerah Provinsi di Banjarbaru, Kamis (23/4).
Kegiatan dihadiri sejumlah perangkat daerah lingkup Pemprov Kalsel, di antaranya Dinas PUPR, BPKAD, Bappeda, Bapenda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi.
Entry meeting kali ini membahas mengenai penugasan disiplin belanja, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer ke daerah, pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penyampaian tema Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester I Tahun 2026 yang dipaparkan Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto.
Muhammad Syarifuddin menyampaikan entry meeting oleh BPKP ini merupakan langkah strategis dalam rangka pengawasan dan pendampingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Ada beberapa hal yang sudah disampaikan Kepala BPKP hari ini, untuk itu saya mengimbau kepada seluruh perangkat daerah dapat mendukung proses pengawasan dengan menyediakan data yang akurat tepat waktu, agar proses penugasan berjalan dengan lancar,” ucap Sekdaprov.
Ia juga menegaskan bahwa BPKP memiliki peran penting tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memberikan pendampingan guna mendorong efektivitas pelaksanaan program pembangunan serta meminimalisir potensi risiko penyimpangan.
Sementara itu, Ayi Riyanto memaparkan rencana kerja pengawasan serta ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan pihaknya.
“Ini kan untuk memenuhi sebuah tata kelola yang baik, dilihat dari bagaimana pengelolaan anggaran hingga bagaimana nanti pendapatan, itu semua akan kami evaluasi. Evaluasi ini tentu kami memberikan masukan kepada pemerintah provinsi untuk kebaikan kedepan.
Sehingga, kami mengharapkan kedepan pendapatan makin bagus, anggaran makin bagus, sehingga dapat tercapai kesehatan masyarakat Kalsel,” jelas Kepala BPKP Kalsel, Ayi Riyanto.
Melalui entry meeting ini pula, diharapkan terjalin koordinasi yang solid antara BPKP dan Pemerintah Provinsi sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). (adv/K-2)
