BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Dinamika politik yang mulai terasa di Kalimantan dinilai perlu diantisipasi dari sisi narasi publik.
Media dan para pembentuk opini diminta melihat berbagai fenomena yang muncul dengan perspektif menyeluruh agar tidak membentuk persepsi tunggal yang dapat memengaruhi iklim investasi di daerah.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan selaku Koordinator Wilayah Kalimantan, Aloysius Donanto H.W mengatakan hal tersebut pada diskusi bersama para Pimpinan Redaksi dan Insan Pres serta akademisi se Kalimantan, di Hotel Santika Malang, Rabu (6/05/2026).
Menurutnya, cara sebuah daerah dinarasikan di ruang publik sangat berpengaruh terhadap minat investor.
“Kalimantan saat ini membutuhkan suasana yang kondusif. Cara kita membingkai informasi ikut menentukan bagaimana investor melihat daerah ini,” ujarnya.
Ia menilai, persepsi tentang Kalimantan di tingkat luar daerah kerap tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil. Padahal, tidak ada kebijakan alokasi investasi yang secara sengaja dibatasi untuk Kalimantan. Namun, arus investasi dinilai masih cenderung datar karena faktor persepsi risiko dan narasi yang berkembang.
Karena itu, media dan opinion maker disebut memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas informasi. Narasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami publik dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan kepercayaan pasar.
“Kalau ingin mengundang investor ke Kalimantan, maka kita harus sama-sama menciptakan kondisi yang baik. Salah satunya melalui komunikasi publik yang sehat,” katanya.
Ia juga menyinggung pentingnya peran jejaring komunikasi seperti Lingkaran Pasar yang dibangun bersama LPBIS sebagai ruang berbagi informasi ekonomi yang kredibel antara otoritas, media, dan akademisi.
Selain soal narasi, tantangan lain yang dihadapi Kalimantan adalah kualitas sumber daya manusia. Ia mengakui, banyak lulusan pendidikan menengah hingga tinggi dari Kalimantan yang melanjutkan karier di luar daerah dan tidak kembali. Kondisi ini membuat penguatan kapasitas SDM lokal menjadi pekerjaan rumah jangka panjang.
Di sisi lain, peningkatan literasi publik terhadap kebijakan ekonomi dinilai tetap harus berjalan. Masyarakat perlu memahami konteks kebijakan agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang terpotong atau narasi yang tidak utuh.
Menurutnya, ketika publik memahami kebijakan secara lebih komprehensif, stabilitas sosial dan ekonomi akan lebih mudah dijaga. Pada akhirnya, hal ini akan bermuara pada terciptanya kepercayaan, baik dari masyarakat sendiri maupun dari investor.
“Kita perlu membangun pemahaman bersama. Ini bukan hanya tugas otoritas, tapi juga media, akademisi, dan masyarakat,” pungkasnya.(nau/KPO-1)
