Kandangan, KP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kemiskinan dan Risiko Pembangunan Tingkat Kabupaten, Kamis (7/5/2026) di Pendopo Bupati HSS.
Wakil Bupati HSS Suriani, membuka secara resmi kegiatan tersebut.
Rakor digelar sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah, dalam memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor, guna menekan angka kemiskinan serta meminimalisasi risiko pembangunan.
Rakor dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Tim Pakar Pendampingan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten HSS, para Kepala OPD lingkup Pemkab HSS, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, Ketua Baznas Kabupaten HSS, perusahaan swasta, pimpinan organisasi, asosiasi, badan, dan profesi.
Wabup HSS Suriani menegaskan, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan daerah yang sejalan dengan pelaksanaan trisula pembangunan, yakni pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan.
“Kemiskinan bukan hanya persoalan angka, tetapi juga berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terintegrasi, terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Wabup HSS menekankan beberapa poin penting kepada seluruh peserta rakor.
Pertama, pentingnya memastikan data kemiskinan yang akurat dan mutakhir agar setiap program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kedua, perlunya memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanggulangan kemiskinan, mulai dari perangkat daerah hingga pemerintah kecamatan dan desa.
Ketiga, seluruh program pemerintah diharapkan berfokus pada kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, bukan sekadar bersifat administratif.
Keempat, pemerintah daerah terus mendorong pemberdayaan masyarakat agar mampu mandiri dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
Wabup mengingatkan, keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan tidak hanya diukur dari capaian statistik semata, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan di tengah masyarakat.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan masyarakat, untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten HSS yang lebih sejahtera dan berkeadilan. (tor/K-6)
