Banjarbaru, KP – Kedatangan, kelangkaan BBM solar bersubsidi, ini diduga dilarikan mafia pengumpul-penimbun membantu perusahaan -perusahaan tambang
Dari itu pula, ratusan sopir truk dengan armada beraksi dengan demo di depan Kantor Gubernuran Kalsel.
Babeh Aldo sebagai orator aksi sebut, kenaikan harga BBM nonsubsidi, khususnya Dexlite sejak 4 Mei 2026 di Kalsel mencapai Rp 27.150 memicu kelangkaan Biosolar yang harga tetap Rp 6.800 di SPBU.
“Tapi kuat dugaan disinyalir Biosolar dilarikan ke tambang oleh oknum-oknum penyuplai.
Kami menduga kuat hilangnya Biosolar ini adalah untuk penggunaan tambang,” ucapnya.
Sebab itu, pihaknya menuntut ketegasan Kapolda Kalsel untuk segera membongkar kejahatan mafia BBM.
Pihaknya meyakini kuota Biosolar itu mencukupi untuk sopir-sopir di Kalsel, tetapi kuota yang harusnya menjadi hak mereka direbut oleh oknum penimbun.
“Kami minta harga tetap Rp6.800, jangan ada pungli (pungutan liar), dan bongkar kelakuan oknum-oknum penimbun solar,” ujarnya lagi.
Sementara Polda Kalsel membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penebalan Pengamanan untuk mencegah praktik pelansiran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Satgas Penebalan ini berjaga di SPBU memastikan keamanan dan kelancaran antrian kendaraan sekaligus menindak praktik pelansiran,” kata Karo Ops Polda Kalsel Kombes Pol Eko Irianto saat menghadapi aksi para sopir truk.
Ia menegaskan yang langsung turun ke lapangan memimpin Satgas bersama unsur pemerintah daerah termasuk TNI.
Ia meminta masyarakat khususnya para sopir untuk menunjukkan praktik premanisme di SPBU agar ditindak tegas.
Begitu juga dugaan gudang-gudang penimbunan BBM bersubsidi untuk diinformasikan agar ditindak secepatnya.
“Saya perintahkan para Kapolres untuk memastikan di wilayahnya tidak ada permainan di SPBU, jika ada oknum aparat terlibat maka Propam nanti yang turun,” tegasnya.
Eko mewakili Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr Rosyanto Yudha Hermawan yang sedang dinas di Jakarta untuk menemui massa pendemo dari para sopir angkutan truk yang memprotes sulitnya mendapatkan solar bersubsidi di SPBU.
Massa mendesak Gubernur dan Kapolda turun tangan memastikan ketersediaan solar bagi para sopir truk dengan memberantas praktik penyelewengan BBM bersubsidi.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin yang turut menjumpai massa menyampaikan jika pihaknya segera berkoordinasi kepada semua unsur terkait membereskan masalah di SPBU.
“Tentu kita semua tidak ingin ada penyelewengan BBM bersubsidi karena ini hak rakyat mendapatkannya,” ucapnya.
Dalam aksi tersebut, massa lainnya menyampaikan enam tuntutan utama, diantaranya meminta Gubernur Kalsel, H. Muhidin menyatakan kondisi darurat BBM.
Mendesak penambahan kuota Biosolar subsidi, pembentukan Satgas Anti Mafia BBM, penindakan terhadap oknum aparat yang diduga membekingi mafia BBM.
Penutupan SPBU yang terlibat pelansiran serta keterbukaan data distribusi BBM subsidi oleh Pertamina Patra Niaga.
Semua aspirasi dihadapi Sekretaris Daerah Provinsi, M. Syarifuddin.
Ia menegaskan pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum akan segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi kelangkaan BBM subsidi yang terjadi di sejumlah wilayah Kalsel.
Sekdaprov katakan bahwa pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan dan SKPD terkait untuk membentuk satuan tugas khusus, guna menangani persoalan kelangkaan BBM subsidi.
“Kita akan melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kelangkaan dan juga sudah memutuskan bersama seluruh elemen yang ada, baik itu Polisi, TNI, maupun pihak lainnya.
Kita akan bentuk satgas sehingga mudah-mudahan kelangkaan ini tidak ada lagi,” katanya
Ia menegaskan, pembentukan satgas tersebut akan segera direalisasikan setelah adanya kesepakatan lintas instansi, termasuk dari unsur pemerintah daerah, Korem, dan Polda Kalsel.
Terkait tuntutan massa aksi yang mempertanyakan lambannya penanganan persoalan BBM subsidi, Sekdaprov menjelaskan bahwa pemerintah kini fokus pada langkah-langkah percepatan agar persoalan tidak terus berlarut.
“Yang jelas ini secepatnya kita lakukan langkah-langkah untuk mengetahui kenapa terjadi kelangkaan dan bagaimana penanganannya,” ucapnya.
Ia juga memastikan langkah-langkah preventif dan pengawasan akan segera dijalankan melalui koordinasi lintas sektor yang telah dibangun bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait.
“Kita sudah diyakinkan oleh pihak-pihak yang tadi menyampaikan bahwa langkah-langkah itu akan segera dilakukan. Minggu ini sudah bisa dilaksanakan,” tutupnya. (*/K-2)
