KOTABARU, Kalimantanpost.com – Akses jalan Pamukan Utara harus menjadi prioritas agar masyarakat di Kabupaten Kotabaru tidak lagi terisolir.
Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Kalsel, HM Syaripuddin usai melakukan reses di tiga titik di Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, yang akses jalannya rusak parah.
“Pembangunan infrastruktur dasar di Pamukan Utara harus ditempatkan sebagai agenda prioritas,” kata Bang Dhin, panggilan akrab HM Syaripuddin dalam rilis yang diterima Kalimantanpost.com, Minggu (17/5/2026).
Ditambahkan, pemerintah daerah, provinsi, maupun pihak terkait perlu duduk bersama untuk memastikan status kewenangan jalan, skema pembiayaan, dan tahapan penanganan yang jelas, mengingat kondisi jalan yang hanya pengerasan jalan, berlubang dan sulit dilintasi pada saat hujan.
“Pamukan Utara tidak boleh hanya dilihat sebagai wilayah pinggiran. Di sana ada masyarakat yang produktif, ada potensi ekonomi, dan ada hak dasar warga yang harus dipenuhi negara,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar penyelesaian persoalan jalan dilakukan secara terukur, tidak lagi berhenti pada wacana. Pemetaan kewenangan, inventarisasi titik kerusakan, serta sinergi dengan perusahaan sekitar harus segera dilakukan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Lebih lanjut Bang Dhin menambahkan, pembangunan Pamukan Utara bukan hanya soal membuka jalan, tetapi membuka harapan. Ketika akses diperbaiki, ekonomi bergerak, pelayanan publik membaik, dan masyarakat desa memiliki kesempatan yang lebih adil untuk maju.
Apalagi Pamukan Utara memiliki potensi besar, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga posisi strategis sebagai wilayah penghubung antar desa dan lintas batas Kalimantan Selatan–Kalimantan Timur.
Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat karena masih terhambat oleh persoalan mendasar: akses jalan yang belum memadai.
Kondisi jalan penghubung Sekayu–Bakau dan akses sejumlah desa di Pamukan Utara menjadi perhatian serius. Jalan ini bukan sekadar jalur transportasi, tetapi urat nadi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik masyarakat.
“Ketika akses rusak atau sulit dilalui, maka harga hasil pertanian turun, biaya angkut naik, anak sekolah terhambat, dan pelayanan kesehatan menjadi lambat,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. (lyn/KPO-4)
