BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Berbagai persoalan yang belakangan mencuat di Kalimantan Selatan, mulai dari isu etika dan moral pejabat, dugaan penyalahgunaan narkoba, korupsi, gaya hidup hedon, hingga kerusakan lingkungan, menjadi sorotan dalam diskusi publik Ambin Demokrasi yang digelar di Rumah Alam Sungai Andai, Sabtu (30/5/2026).
Diskusi yang menghadirkan mantan birokrat IBG Dharma Putra, akademisi FISIP ULM Dr. Nasrullah, serta konsultan politik asal Banua Isra Ramli itu diikuti sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan aktivis. Forum tersebut menjadi ruang refleksi atas kondisi sosial-politik Kalimantan Selatan yang dinilai sedang menghadapi berbagai tantangan serius.
Dalam pemaparannya, IBG Dharma Putra menyoroti apa yang disebutnya sebagai krisis marwah di berbagai lini kehidupan. Menurutnya, marwah yang lahir dari integritas, wibawa, dan nama baik kini semakin tergerus, baik pada level individu maupun institusi.
“Ketika politik uang menjadi sesuatu yang dianggap biasa, itu menunjukkan adanya persoalan serius dalam kehidupan demokrasi kita. Dampaknya tidak hanya pada proses politik, tetapi juga pada runtuhnya kepercayaan terhadap institusi dan para pemimpin,” ujarnya.
Sementara itu, Dr. Nasrullah menilai terdapat kecenderungan menurunnya sensitivitas terhadap berbagai persoalan publik. Ia mengibaratkan kondisi tersebut dengan fenomena “kodok rebus”, yakni situasi ketika masyarakat secara perlahan terbiasa dengan keadaan yang memburuk sehingga kehilangan daya kritis.
Menurutnya, berbagai persoalan yang seharusnya mendapat perhatian serius justru kerap dianggap biasa. Ia juga menyoroti minimnya suara kritis dari kelompok intelektual dan akademisi dalam merespons isu-isu publik yang berkembang.
“Jangan sampai kita kehilangan kepekaan terhadap berbagai persoalan yang terjadi. Ketika kondisi memburuk tetapi dianggap normal, di situlah bahaya sebenarnya,” katanya.
Isra Ramli, yang lama berkiprah sebagai konsultan politik di Jakarta, melihat Kalimantan Selatan menghadapi tiga bentuk tantangan besar, yakni eksploitasi sumber daya yang berlebihan, praktik bisnis yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan, serta tekanan terhadap identitas budaya lokal.
Ia menilai lemahnya tata kelola dan kepemimpinan dapat membuka ruang bagi eksploitasi yang berdampak pada meningkatnya kesenjangan dan kerusakan lingkungan. Di sisi lain, budaya pragmatisme dan materialisme dinilai semakin menguat di tengah masyarakat.
“Daerah yang kaya sumber daya semestinya mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Namun jika pengelolaan tidak dilakukan dengan baik, yang muncul justru ketimpangan dan kerusakan,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi yang dimoderatori Noorhalis Majid, para peserta turut mengemukakan berbagai pandangan mengenai kondisi sosial dan politik saat ini. Sebagian menilai derasnya arus informasi dan perubahan zaman tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk menyaring informasi secara kritis.
Akibatnya, kecepatan informasi sering kali berjalan beriringan dengan kedangkalan pemahaman, sehingga memunculkan berbagai persoalan baru dalam kehidupan sosial dan demokrasi.
Meski demikian, para peserta sepakat bahwa harapan untuk perubahan tetap terbuka. Salah satu jalan yang dinilai penting adalah memperbanyak ruang-ruang diskusi, pendidikan publik, dan penguatan masyarakat sipil agar kesadaran kritis terus tumbuh.
Forum Ambin Demokrasi tersebut pun ditutup dengan pesan bahwa masyarakat tidak boleh hanya menjadi “kodok rebus” yang diam menerima keadaan. Sebaliknya, warga didorong untuk terus menjaga daya kritis, memperkuat solidaritas, dan terlibat aktif dalam mengawal arah pembangunan serta demokrasi di Kalimantan Selatan.
“Harapan selalu ada selama masyarakat masih mau berpikir, berdiskusi, dan bertindak untuk memperbaiki keadaan,” menjadi salah satu pesan yang mengemuka dalam forum tersebut. (Nn/KPO-1)
