BANJARBARU, Kalimantanpost.com – Aksi Kamisan Banjarbaru kembali digelar untuk ke-29 kalinya di Titik Nol Kilometer Banjarbaru, Kamis (4/6) sore.
Aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan Wira Surya Wibawa, SH, MH tersebut mengangkat tema “Solidaritas untuk Warga Sidomulyo, Melawan Perampasan Tanah” sebagai bentuk dukungan terhadap warga Sidomulyo I yang tengah menghadapi konflik agraria dan ancaman kehilangan ruang hidup mereka.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat sipil, mahasiswa, aktivis hak asasi manusia (HAM), organisasi rakyat, serta warga yang peduli terhadap isu keadilan agraria berkumpul menyuarakan tuntutan perlindungan hak-hak warga Sidomulyo I.
Selain menyampaikan aspirasi melalui orasi dan diskusi publik, peserta juga menggelar penggalangan dana bertajuk “Koin Keadilan untuk Sidomulyo” guna membantu perjuangan hukum warga yang terdampak konflik lahan.
Dalam pernyataan sikapnya, peserta aksi menilai persoalan yang dihadapi warga Sidomulyo I tidak semata-mata merupakan sengketa lahan, melainkan menyangkut hak asasi manusia, keadilan agraria, serta perlindungan terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan mereka pada wilayah yang ditempati.
Massa aksi menegaskan bahwa tanah bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi tempat tinggal, sumber penghidupan, identitas sosial, dan masa depan masyarakat. Karena itu, segala bentuk penggusuran maupun perampasan tanah yang mengabaikan hak-hak warga dinilai harus ditolak.
Mereka juga mendesak negara dan seluruh institusi terkait untuk memberikan perlindungan kepada warga Sidomulyo I serta memastikan seluruh proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan tidak berpihak kepada pihak yang memiliki kekuatan lebih besar.
Dalam aksi tersebut, peserta menyampaikan delapan tuntutan, di antaranya menolak segala bentuk perampasan tanah dan ruang hidup warga Sidomulyo I, menghentikan upaya penggusuran yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, serta meminta pemerintah pusat dan daerah menjamin perlindungan hak-hak warga terdampak.
Selain itu, massa aksi menuntut penyelesaian konflik agraria melalui dialog yang adil dan transparan, mendesak aparat negara menghormati hak konstitusional warga atas tempat tinggal dan penghidupan yang layak, serta meminta lembaga peradilan menjalankan proses hukum secara independen dan bebas intervensi.
Aksi Kamisan Banjarbaru juga meminta lembaga pengawas seperti Komnas HAM, Ombudsman RI, dan Komisi Yudisial melakukan pemantauan dan investigasi terhadap dugaan pelanggaran hak-hak warga dalam konflik Sidomulyo I.
Menutup aksi, peserta menyerukan solidaritas yang lebih luas dari masyarakat sipil, akademisi, organisasi mahasiswa, jurnalis, dan berbagai elemen masyarakat untuk terus mengawal perjuangan warga Sidomulyo I hingga memperoleh keadilan dan kepastian atas hak-hak mereka.
“Perjuangan untuk keadilan tidak akan berhenti sampai hak-hak warga Sidomulyo dipulihkan dan perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat benar-benar diwujudkan,” tegas pernyataan Aksi Kamisan Banjarbaru. (Dev/KPO-1)
