BANJARMASIN dikenal sebagai Kota Seribu Sungai. Identitas itu bukan sekadar slogan, melainkan bagian dari sejarah dan kehidupan masyarakat yang selama puluhan tahun bergantung pada transportasi air. Namun perkembangan kota telah mengubah banyak hal. Jalan-jalan darat kini menjangkau hampir seluruh kawasan perkotaan, membuat mobilitas warga semakin mudah tanpa harus bergantung pada sungai.
Kondisi inilah yang menjadi tantangan bagi keberadaan ambulans air milik RSUD Sultan Suriansyah. Fasilitas yang awalnya dirancang untuk memperkuat layanan kesehatan berbasis sungai ternyata tidak digunakan secara optimal karena mayoritas wilayah Banjarmasin kini sudah dapat diakses kendaraan darat.
Fakta tersebut tidak boleh langsung dimaknai sebagai kegagalan perencanaan. Sebaliknya, ini menjadi momentum untuk mengevaluasi bagaimana aset publik dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai kebutuhan masyarakat yang terus berubah.
Pernyataan manajemen RSUD Sultan Suriansyah menunjukkan bahwa ambulans air masih memiliki fungsi strategis. Kendaraan itu digunakan untuk kegiatan sosial, pelayanan kesehatan di kawasan bantaran sungai, hingga siaga pada acara keagamaan dan keramaian yang berpotensi menimbulkan keadaan darurat. Ambulans air juga tetap diperlukan untuk menjangkau wilayah yang akses daratnya terbatas, termasuk beberapa daerah di Kabupaten Barito Kuala.
Masalah yang muncul justru lebih kompleks. Biaya operasional yang tinggi tidak sebanding dengan tarif pelayanan yang dapat diklaim melalui BPJS. Dalam satu perjalanan jauh, biaya bahan bakar bisa mencapai ratusan ribu rupiah, sementara penggantian yang diterima hanya sekitar Rp100 ribu. Ketimpangan ini berpotensi menjadi beban bagi rumah sakit daerah yang juga dituntut menjaga efisiensi anggaran.
Di sisi lain, publik juga perlu melihat persoalan pelayanan kesehatan secara lebih utuh. Kritik terhadap sejumlah fasilitas dan alat kesehatan yang dianggap tidak berfungsi di RSUD Sultan Suriansyah ternyata tidak sepenuhnya tepat. Banyak peralatan sudah tersedia, namun belum dapat dioperasikan optimal karena menunggu dokter spesialis menyelesaikan pendidikan dan sertifikasi. Artinya, persoalan pelayanan kesehatan bukan hanya soal bangunan atau alat, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan setiap investasi kesehatan dilakukan secara terintegrasi. Pengadaan alat kesehatan harus berjalan seiring dengan penyediaan tenaga medis, regulasi, dan dukungan operasional yang memadai. Jangan sampai fasilitas tersedia tetapi tidak dapat dimanfaatkan karena kekurangan tenaga ahli.
Ke depan, ambulans air tidak cukup hanya dipertahankan sebagai simbol kota sungai. Fungsinya harus diperluas menjadi sarana pelayanan kesehatan bergerak bagi masyarakat bantaran sungai, edukasi kesehatan, hingga respons cepat terhadap kecelakaan perairan. Dengan konsep tersebut, keberadaannya akan lebih relevan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah fasilitas publik bukan terletak pada seberapa canggih alat yang dimiliki, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Ambulans air dan berbagai fasilitas kesehatan di RSUD Sultan Suriansyah harus ditempatkan dalam kerangka pelayanan yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sebab setiap rupiah uang rakyat yang diinvestasikan pada sektor kesehatan harus benar-benar kembali menjadi pelayanan terbaik bagi rakyat.
