Martapura, KP – Pemkab Banjar terus memperkuat komitmennya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, responsif dan akuntabel.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi saat membuka Sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) yang diselenggarakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi), di Aula Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH), Rabu (24/06/2026).
Habib Idrus menekankan, perkembangan era digital menuntut pemerintah menghadirkan layanan publik yang cepat, mudah diakses serta mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan pengelolaan pengaduan, sangat bergantung pada peran pejabat penghubung dan operator pengelola yang menjadi garda terdepan pelayanan publik di masing-masing instansi,” katanya.
Aduan masyarakat, lanjutnya, jangan dipandang sebagai beban atau kritik yang menjatuhkan. Sebaliknya, setiap laporan merupakan cerminan kondisi riil di lapangan, sekaligus bahan evaluasi memperbaiki kualitas pelayanan.
“Kami mengingatkan seluruh perangkat daerah, agar tidak hanya berfokus pada penyampaian jawaban administratif, tetapi memastikan setiap aduan masyarakat ditindaklanjuti hingga tuntas,” tandasnya.
Kecepatan merespons memang penting, tetapi yang lebih utama ketepatan solusi. Masyarakat tidak hanya membutuhkan jawaban, mereka juga ingin penyelesaian,” ujarnya.
Plt Kadis Kominfostandi Faisal menambahkan, SP4N-LAPOR! merupakan platform pengelolaan pengaduan nasional yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Melalui SP4N-LAPOR!, setiap aduan, aspirasi maupun permintaan informasi dapat dikelola secara terintegrasi, terukur dan terpantau hingga tingkat nasional,” tandasnya.
Menghadirkan narasumber, Kasi Aspirasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kalsel Hairun Nikmah serta Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfostandi Noor Syawli Sahri.
Sebanyak 110 peserta mengikuti sosialisasi, terdiri dari 91 pejabat penghubung perangkat daerah, 12 operator UPTD, perwakilan BPJS Martapura serta PT PLN ULP Martapura. (Wan/K-5)
