Martapura, KP – Sekdakab H Yudi Andrea menegaskan, Pemkab Banjar terus memperkuat upaya mitigasi bencana melalui peningkatan literasi kebencanaan sebagai langkah strategis membangun masyarakat yang tangguh, adaptif dan siap menghadapi berbagai potensi bencana.
“Banjar bersama wilayah lain di Kalsel memiliki tingkat kerawanan berbagai jenis bencana, mulai banjir, karhutla hingga tanah longsor. Karena itu, paradigma penanggulangannya perlu bergeser, dari penanganan pasca bencana menuju upaya mitigasi risiko dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat,” katanya saat menghadiri Sosialisasi Penguatan Literasi Kebencanaan untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Kalsel dalam Menghadapi Ancaman Bencana, di Aula BKPSDM, Martapura, Rabu (05/08/2026).
Menurut Yudi, literasi kebencanaan merupakan pondasi penting membangun ketahanan masyarakat. Bencana memang tidak selalu dapat dihindari, namun dampaknya, terutama risiko korban jiwa maupun kerugian material, dapat ditekan apabila masyarakat memiliki pengetahuan, pemahaman serta keterampilan memadai saat menghadapi situasi darurat.
“Literasi kebencanaan tidak hanya sebatas pemahaman teoritis, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pemahaman jalur evakuasi, pelaksanaan simulasi penanggulangan bencana, pemanfaatan sistem peringatan dini hingga pembentukan budaya siaga di lingkungan keluarga maupun komunitas,” tandasnya.
Pada kesempatan tersebut Sekda juga mengapresiasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Komisi VIII DPR RI yang telah menyelenggarakan sosialisasi di Kabupaten Banjar. Dia menegaskan komitmen pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, BPBD hingga pemerintah desa dan kelurahan melalui berbagai program pengurangan risiko bencana.
“Seperti Desa Tangguh Bencana (Destana), pembinaan relawan siaga serta peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan,” katanya.
Anggota DPR RI Komisi VIII Daerah Pemilihan Kalsel I Sandi Fitria Noor menambahkan, pihaknya memberikan perhatian besar terhadap penguatan sistem penanggulangan bencana nasional.
“Salah satu upaya yang terus didorong, peningkatan literasi kebencanaan melalui dukungan regulasi, termasuk pembahasan revisi UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,” ungkapnya.
Komisi VIII juga mendorong BNPB memperkuat peran BPBD sebagai garda terdepan penanggulangan bencana, karena berhadapan langsung dengan masyarakat.
“Khusus Kalsel, kita dihadapkan ancaman banjir dan karhutla, Karena itu, keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor sangat menentukan upaya pencegahan maupun penanganannya,” katanya.
Menurutnya, kesiapsiagaan harus menjadi budaya yang terus dibangun, agar masyarakat mampu menghadapi berbagai ancaman bencana secara lebih baik.
“Secara umum kita harus menjadi bangsa tangguh dan siap menghadapi setiap ancaman bencana. Inilah semangat harus ditanamkan bersama, keselamatan bukanlah keberuntungan, melainkan hasil persiapan matang,” pungkasnya. (Wan/K-5)
