Banjarmasin, KP – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, HM Syaripuddin, mendorong pemerintah mempercepat perbaikan dan pemutakhiran data pengelompokan desil dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Akurasi data dinilai menjadi kunci agar penyaluran bantuan sosial di 13 kabupaten/kota se-Kalsel benar-benar tepat sasaran.
Berdasarkan data SIKS-NG Kementerian Sosial RI per April 2026, tercatat 1.484.236 keluarga atau 4.371.230 jiwa penduduk Kalsel telah masuk dalam sistem. Namun, sebanyak 132.231 keluarga masih berstatus “Belum Peringkat” karena belum melalui proses verifikasi dan validasi. Selain itu, terdapat 38.557 keluarga berstatus “Nonaktif”.
“Data ini menunjukkan penargetan bantuan sosial di Kalsel sudah cukup baik, tetapi masih ada ruang perbaikan, terutama terhadap kelompok yang belum diperingkat,” ujar Syaripuddin yang akrab disapa Bang Dhin.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar angka statistik, tetapi menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh bantuan sosial.
“Ini menyangkut hak dasar warga yang seharusnya menerima bantuan, tetapi masih tertunda karena persoalan administrasi data,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pengelompokan desil menjadi instrumen penting dalam menentukan sasaran program bantuan sosial. Keluarga yang masuk Desil 1 dan 2 merupakan kelompok termiskin dan rentan yang menjadi prioritas penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta bantuan sosial lainnya.
Sementara keluarga pada Desil 3 dan 4 lebih diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian.
Sejumlah daerah tercatat memiliki keluarga Desil 1 cukup tinggi, di antaranya Kabupaten Banjar sebanyak 7.789 keluarga, Kota Banjarmasin 8.965 keluarga, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 7.325 keluarga.
Bang Dhin menilai daerah dengan jumlah keluarga Desil 1 tinggi perlu menjadi perhatian dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan, termasuk dalam pengalokasian anggaran melalui APBD provinsi maupun kabupaten/kota.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah mempercepat verifikasi dan validasi keluarga yang masih berstatus “Belum Peringkat”, sehingga mereka yang memenuhi kriteria dapat segera memperoleh hak bantuan.
Selain itu, data berstatus “Nonaktif” perlu dimutakhirkan secara berkala melalui pemadanan dengan data kependudukan Dukcapil. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan.
“Koordinasi lintas dinas juga harus diperkuat dengan melibatkan pemerintah desa dan kelurahan. Pemutakhiran data harus dilakukan secara partisipatif agar kondisi masyarakat di lapangan benar-benar tergambarkan dalam sistem,” katanya.
Bang Dhin menegaskan, Komisi IV DPRD Kalsel akan terus mengawal pemutakhiran data tersebut melalui fungsi pengawasan dan penganggaran.
“Kami akan terus mengawal agar bantuan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Jangan sampai ada warga miskin yang tertinggal hanya karena datanya belum diperbarui,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan namun belum mendapatkannya agar aktif melapor kepada pemerintah desa atau kelurahan maupun Dinas Sosial setempat. Dengan demikian, data kesejahteraan dapat segera diverifikasi dan diperbarui dalam sistem SIKS-NG. (lyn/K-1)
