Banjarbaru, KP – Berdasarkan dokumen dan analisis BMKG, Kalimantan Selatan (Kalsel) saat ini memasuki periode El Nino dengan kondisi ekstrem dan indeks mencapai 2,7. Kondisi tersebut diperkirakan masih berlangsung hingga November 2026 sebelum berangsur menurun menuju kondisi yang lebih lemah pada Februari 2027.
Karenanya kemungkinakan besar potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga berlangsung cukup panjang akibat el nino.
Kondisi tersebut diperkirakan masih berlangsung hingga November 2026 sebelum berangsur menurun menuju kondisi yang lebih lemah pada Februari 2027.
“Artinya, kita akan menghadapi masa perjuangan yang tidak pendek.
Mulai Agustus sampai Februari, hampir tujuh bulan kita akan bergelut dengan kondisi panas ini,” jelas Wamenko Pangan, Hanif Faisol Nurofiq.
Menurutnya, peningkatan pengaruh El Nino dari Samudera Pasifik menjadi salah satu faktor yang harus diwaspadai.
Selain itu, kondisi Indian Ocean Dipole (IOD) yang cenderung positif juga berpotensi membawa kondisi lebih kering ke wilayah Indonesia.
Hanif menjelaskan, kombinasi El Nino, IOD positif dan musim kemarau menjadi tiga faktor utama yang perlu diantisipasi secara serius. Berdasarkan data BMKG, sekitar 90 persen wilayah Indonesia telah mengalami curah hujan rendah, sementara sekitar 84 persen berada di bawah kondisi normal.
Dari 699 zona musim di Indonesia, lanjut Hanif, sekitar 530 zona telah memasuki musim kemarau atau dipengaruhi kondisi El Nino.
Kondisi tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan langkah penanganan karhutla di lapangan.
Ia mendorong keterlibatan aktif dunia usaha dan masyarakat dalam memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan.
Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci menghadapi musim kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027.
Menurut Hanif, pola kolaborasi tersebut perlu dipertahankan karena ancaman karhutla tidak hanya berlangsung dalam hitungan hari. Berdasarkan kondisi iklim yang disampaikan BMKG, seluruh pihak perlu bersiap menghadapi situasi yang dapat berlangsung hingga sekitar tujuh bulan.
Ia menegaskan, konsolidasi seluruh kekuatan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla Daerah. Pemerintah daerah bersama BPBD memiliki peran untuk mengatur dan mengoordinasikan sumber daya yang tersedia agar penanganan dapat berjalan efektif.
Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Kalsel, Ronny Eka Saputra, menyampaikan apresiasi atas inisiasi Wamenko Pangan yang mendorong keterlibatan sektor usaha dalam penanggulangan karhutla di Kalsel.
“Kami mengucapkan terima kasih atas inisiasi Pak Wamenko.
Hari ini kita mendapat dukungan dari sektor usaha yang ada di Kalsel dalam hal penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Selatan,” ujar Ronny.
Menurut Ronny, dukungan dunia usaha akan segera diarahkan ke lokasi-lokasi yang membutuhkan penanganan. BPBD Kalsel dalam waktu dekat akan membagikan titik-titik koordinat kepada unsur usaha dan swasta untuk memudahkan pengerahan personel serta peralatan menuju lokasi kebakaran.
Ronny menjelaskan, untuk saat ini penanganan karhutla diprioritaskan pada wilayah ring 1, khususnya kawasan sekitar Bandara Internasional Syamsudin Noor. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mengantisipasi dampak karhutla terhadap aktivitas penerbangan sekaligus mempercepat penanganan di wilayah yang dinilai strategis.
Dalam pelaksanaan pemadaman, salah satu kendala yang dihadapi petugas adalah aksesibilitas menuju titik api.
Sejumlah lokasi kebakaran berada jauh dari jangkauan dan tidak memiliki akses darat yang memadai.
“Kesulitan petugas saat ini yaitu minimnya aksesibilitas menuju titik api. Karena titik api berada jauh dari jangkauan dan tidak ada akses masuk,” jelas Ronny.
Kondisi tersebut membuat BPBD Kalsel membutuhkan dukungan operasi udara untuk menjangkau lokasi yang sulit didatangi melalui jalur darat. Dukungan tersebut di antaranya berupa operasi water bombing dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Ronny menilai keterlibatan berbagai pihak menjadi penting untuk memperkuat kemampuan penanganan karhutla, terutama ketika titik api tersebar di wilayah yang sulit dijangkau.
Sinergi pemerintah, BNPB, dunia usaha dan unsur terkait diharapkan dapat mempercepat proses pemadaman.
Berdasarkan data yang disampaikan Ronny, hingga Selasa (18/8) lalu, luas lahan yang terdampak kebakaran di Kalsel telah mencapai sekitar 3.000 hektare lebih.
Luasan tersebut tersebar di berbagai wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. (mns/K-2)
