BANJARBARU, Kalimantanpost.com – Sebagian besar kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) d Kalsel karena antropogenik atau ulah manusia. Pmicunya adalah iklim, kemudian penyebabnya ulah manusia.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, saat melaksanakan penanganan karhutla di Banjarbaru, Senin (24/8).
Hanif menilai penguatan patroli menjadi penting karena faktor manusia menjadi salah satu penyebab utama kebakaran. Menurut dia, kondisi iklim seperti El Nino hanya menjadi pemicu yang membuat lahan semakin mudah terbakar.
“Ini yang kemudian harus kita cegah dengan patroli yang semakin kita perkuat,” kata Hanif.
Di tengah upaya pemadaman, pemerintah juga menghadapi persoalan ketersediaan air. Kondisi El Nino menyebabkan debit air di sejumlah wilayah mengalami penurunan, termasuk di Waduk Riam Kanan.
Riam Kanan memiliki fungsi strategis, mulai dari bendungan, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), irigasi, perikanan, hingga sumber air baku bagi PDAM.
PLTA Riam Kanan sendiri memiliki kontribusi sekitar 30 megawatt. Penurunan debit air dikhawatirkan berdampak terhadap berbagai fungsi tersebut jika kondisi kemarau berlangsung lebih panjang.
Pemerintah akan melakukan pengecekan langsung ke Riam Kanan bersama jajaran ESDM dan Pemprov Kalsel untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk mengantisipasi kemungkinan terganggunya operasional pembangkit listrik.
Menurut Hanif, keterbatasan air menjadi persoalan serius dalam penanganan karhutla, khususnya untuk membasahi lahan gambut di Guntung Damar dan Liang Anggang.
“Kalau logistik uangnya ada, tapi kalau logistik airnya enggak ada, ini susah sekali kita menanggulangi,” terangnya.
Karena itu, pemerintah menargetkan pemadaman dilakukan secepat mungkin sebelum ketersediaan air semakin menurun.
Selain pemadaman, pemerintah juga mendorong langkah pencegahan agar kebakaran tidak kembali terjadi. Pemerintah daerah diminta mengantisipasi berbagai kegiatan masyarakat yang menggunakan api dan berpotensi memicu karhutla.
Hanif mengatakan, kebijakan yang masih memungkinkan pembakaran lahan harus dihentikan. Pemerintah pusat, kata dia, telah memberikan arahan agar praktik tersebut tidak lagi menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan lahan.
“Pak Presiden sudah dengan tegas menyatakan untuk mengakhiri semua kebijakan yang membolehkan membakar lahan,” ujarnya.
Hanif juga mengingatkan bahwa kondisi El Nino berpotensi berlangsung hingga akhir tahun. Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama dan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.
Masyarakat, pemerintah, dunia usaha, aparat, akademisi, serta media massa diminta terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan. Sistem “pagar betis” juga didorong untuk memastikan api tidak kembali muncul setelah berhasil dipadamkan. (mns/KPO-1)
