Komisi I DPRD Kapuas Dorong BPN Terbitkan Sertifikat Warga TSM

Darwandie

Kuala Kapuas, KP – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Darwandie, mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat menerbitkan sertifikat tanah warga di Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) Lamunti B6, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas.

Hal ini disampaikan Darwandie usai menerima kedatangan warga Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) Lamunti B6, Kecamatan Mantangai di Kantor DPRD Kabupaten Kapuas, belum lama tadi.

Legislator asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini pun menjelaskan sejarah adanya lokasi TSM Lamunti B6. Dimana, lokasi tersebut sebelumnya merupakan area trasnmigrasi pada saat program kawasan pengembangan lahan gambut (PLG).

Karena program ini dihentikan sehingga B6 ini tidak dilanjutkan sebagai daerah transmigrasi. Mengingat daerah ini sudah ada pembangunan lahan dan tempat tinggal, maka sejumlah warga pun ingin menetap di sana. Kemudian daerah ini berstatus sebagai kawasan TSM.

Lanjut Darwandie, kawasan tersebut kini dihuni sebanyak 32 kepala keluarga (KK) kemudian bertambah lagi sebanyak 118 KK. “Nah mereka ini aktif disana. Berdasarkan SK Bupati Kapuas sebanyak 32 KK plus 118 KK sah menduduki wilayah tersebut,” katanya.

Setelah itu, warga pun memperjuangkan agar tanah mereka diakui lebih valid lagi, yakni dengan mendaftarkan tanah mereka BPN melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). “Dan kini sudah memasuki proses, tinggal penerbitannya saja. Karena sudah valid, baik data, pengukurannya sebaran lahan dan pemetaan clear,” ucap Darwandie.

Lalu, sambung Darwandie, datanglah kelompok lain yang mengaku juga menguasai lahan di B6 berdasarkan surat dari Dinas Transmigrasi. Dan, akhirnya terjadi tumpang tindih dengan alasan tertinggal.”Jumlah kelompok ini semula 66 berubah lagi menjadi 64, jumlahnya saja ini sudah tidak singkron,” kata dia.

Adanya hal ini, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) III ini, mengaku sangat prihatin. Dirinya pun mendorong BPN menerbitkan sertifikat 32 KK dan 118 KK di daerah TSM B6 tersebut. Kemudian Dinas Transmigrasi juga diharapkandapat mendukung ini.

“Prinsipnya saya yang membidangi hukum dan pemerintahan, tidak ada alasan tidak diclearkan untuk menerbitkan sertifikat bagi 32 KK dan 118 KK, apa pun itu,” tegas Darwandie.

Terkait usul baru 64 KK itu, tambah Darwandie, nanti dilakukan verifikasi ulang terkait lokasi konkrit serta kedudukan orang-orang ini. Kalau yang 64 itu masuk dalam data 118 clear saja, dan yang tidak ada maka ini diverfiikasi secara ketat.

“Kemudian BPN, Dinas Transmigrasi kalau perlu melibatkan pihak lain melakukan verifikasi terkait dengan keabsahan, kedudukan, dan keberadaannya,” pungkasnya.(Al)

Loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

loading...