BANJARMASIN, KP – PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin diingatkan agar terus mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan dalam kerangka untuk tetap memberikan jaminan pelayanan terbaik kebutuhan air bersih masyarakat kota ini.
Menurut anggota komisi II DPRD Kota Banjarmasin HM Faisal Hariyadi SE kepada {{KP}}, Senin (7/10), kedepan setidaknya ada tiga masalah tantangan besar yang akan dihadapi oleh PDAM Bandarmasih.
Ketiga tantangan itu, ungkapnya, pertama adalah soal sumber pendanaan atau penyediaan investasi, kedua tetap terpenuhi ketersediaan air baku, dan ketiga adalah permasalahan pemasangan jaringan perpipaan.
Faisal Hariyadi mengemukakan, di tengah musim kemarau salah satu tantangan itu hampir setiap tahun dampaknya sangatlah dirasakan. “Masalahnya akibat kekeringan membuat PDAM Bandarmasih tidak mampu memberikan pelayanan secara maksimal lantaran menyusutnya keterdiaan air baku secara drastis,’’ ujarnya.
Meski lebih jauh ia mengakui, terkait ancaman krisis air baku ini PDAM Bandarmasih sebenarnya sudah menyiapkan program pembangunan embung yang direncanakan berlokasi Pemantang Panjang, Kabupaten Banjar.
Terkait rencana yang diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp400 miliar lebih itu DPRD Kota Banjarmasin, ungkapnya, sudah memberikan dukungannya termasuk dalam mengalokasikan dana dibutuhkan melalui APBD, selain dibutuhkan bantuan dari APBD Provinsi Kalsel dan APBN. “Namun sayangnya program ini belum bisa direalisasikan,’’ ujarnya.
Ditandaskan ketua komisi dari F-PAN ini, menyusul meningkatnya pembangunan dan bertambahnya penduduk disadari tuntutan masyarakat akan kebutuhan air bersih dipastikan akan terus meningkat. Karenanya untuk memenuhi hajat hidup orang banyak itu pelayanan yang diberikan oleh PDAM harus tetap terjamin.
Menyinggung soal penyediaan investasi, Faisal Hariyadi mengakui, masalah ini bukan rahasia menjadi kendala yang dihadapi hampir PDAM seluruh Indonesia. Padahal, ungkapnya, pemerintah pusat untuk memberikan kemudahan terhadap PDAM dalam meningkatkan investasinya dalam upaya meningkatkan pelayanan telah mengeluarkan Perpres Nomor : 229 tahun 2009.
Meski pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan, ujarnya, namun pengajuan permohonan untuk pendanaan itu tidak mudah sehingga membuat progres PDAM memanfaatkan bantuan pendanaan ini relatif kecil.
“Adapun salah satu faktor yang menghambat berjalannya pengajuan permohonannya sumber pendanaan tersebut karena didalamnya memuat persyaratan yang dinilai cukup berat untuk dipenuhi oleh pemerintah daerah,’’ katanya.
Kepala daerah, kata Faisal Hariyadi melanjutkan, diharuskan untuk membuat surat pernyataan mengenai kesediaan untuk menanggung pembebanan kewajiban apabila terjadi gagal bayar dan kesediaan untuk dipotong Dana Alokasi Umum (DAU) apabila menunggak pembayaran angsuran pinjaman.
“Hal inilah menyebabkan banyak kepala daerah belum berani dan penuh perhitungan dalam mendukung PDAM untuk mengikuti program tersebut karena dinilai dampaknya akan menghambat kegiatan pembangunan di daerah,’’ tandas Faisal Hariyadi.
Pada bagian lain Faisal Hariyadi mengusulkan, agar PDAM Bandarmasih menyusun road map atau peta jalan penyelamatan krisis air baku untuk ketersediaan air minum. Peta jalan ini, menurutnya, harus menjadi rekomendasi para pembuat kebijakan dan seluruh pemangku kepentingan dan operator air minum di daerah ini, khususnya Kota Banjarmasin. (nid/K-5)
