Tarik Minat Investor Pemko Diminta Gencarkan Promosi Potensi Daerah

BANJARMASIN, KP – Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, M Faisal Hariyadi menyatakan keprihantinya, karena Kota Banjarmasin sebagai ibu kota Provinsi Kalsel dirasakan belum banyak dilirik investor.

Padahal, menurutnya, keikut sertaan dunia usaha atau peran investor oleh pemerintah daerah sangatlah dibutuhkan karena selain dalam upaya meningkatkan kemajuan pembangunan infrastruktur juga berdampak positif menunjang perekonomian, bahkan membuka lapangan kerja baru.

Kepada KP, Senin (18/11), ia mengatakan, terkait betapa pentingnya peran investor dalam menunjang pembangunan di berbagai bidang itu, sebenarnya cukup mendapat perhatian serius DPRD dalam menggelar rapat kerja dengan pihak Pemko melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Bahkan, ungkapnya, beberapa waktu lalu dalam rekomendasi menyikapi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) pihak dewan meminta agar instansi terkait, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) lebih mengintensifkan lagi dalam mempromosikan daerah.

“Sebab melalui promosi daerah diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan investasi dari para investor baik lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya di Kota Banjarmasin,’’ kata Faisal Hariyadi.

Ia menegaskan, untuk menyelenggarakan berbagai kebutuhan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak mungkin hanya dengan mengandalkan APBD yang sangat terbatas.

“Menyadari keterbatasan ini tentunya sangatlah dituntut kegigihan dari Pemko Banjarmasin untuk menarik minat dan meyakinkan investor agar mau menanamkan investasinya di kota ini,’’ katanya.

Berita Lainnya
1 dari 2.226

Menurutnya, hal yang tidak kalah penting untuk dijadikan perhatian adalah memberikan jaminan dan kepastian hukum serta kemudahan kepada setiap investor saat mereka melaksanakan atau menjalan usahanya.

“Dengan catatan sepanjang investor yang telah menanamkan modalnya itu mentaati aturan dan ketentuan yang berlaku,’’ ujarnya, seraya sekali menandaskan bahwa salah satu tolak ukur kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tidak terlepas dari peran para investor.

Menurutnya, sesuai ketentuan dan perundangan berlaku setiap pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menjalin kerjasama dengan investor atau pihak ketiga. Walaupun lahan yang akan digarap itu bukanlah aset milik pemerintah daerah.

Apalagi, lanjutnya, jika lahan dibiarkan begitu saja, sementara sesuai arah dan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin diperuntukan atau dijadikan sebagai kawasan tertentu.

Menyikapi lahan yang dibiarkan terlebih jika letaknya cukup strategis itu, ia mengatakan, sebenarnya Pemko Banjarmasin punya hak untuk mendesak kepada pemilik lahan melakukan pembenahan.

“Minimal jangan sampai lahan itu dibiarkan begitu saja dan tidak dimanfaatkan sama sekali, sehingga membuat kota ini terkesan menjadi kumuh,’’ demikian kata Faisal Hariyadi, seraya menambahkan dengan masuknya investor juga akan berdampak untuk menambah peningkatan PAD kota ini.

“Dampak positif lainnya adalah kita dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, karena masuknya investor sekali lagi akan membuka lapangan pekerjaan baru,’’ demikian Hariyadi. (nid/K-5)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya