11 SKPD Masuk Zona Merah dan Lima Zona Kuning

BANJARMASIN – Memasuki penghujung tahun 2019 yang tak lama lagi berganti, ternyata ada 16 SKPD Pemko Banjarmasin yang serapan anggarannya masih rendah. Bahkan sesuai janji Walikota H Ibnu Sina, bagi SKPD yang masuk zona merah dikenai sanksi pemotongan tunjangan kinerja (tukin).

“Nominal pemotongan dilihat dari nilai serapan. Semakin rendah serapannya, semakin banyak pula dipotongnya. Antara Rp1,5 juta sampai Rp2 juta,’’ ucap Walikota Ibnu Sina beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (Baekuda) Banjarmasin H Subhan Nor Yaumil mengatakan, pemotongan tukin masih harus menunggu tanggal 15. “Memang data per tanggal 5 Desember menurun tinggal 11 SKPD yang masuk zona merah. Ditambah lima SKPD masuk zona kuning. Jika ditotal, dari 40 SKPD, serapan anggarannya juga belum bergerak naik signifikan.

Dari data yang masuk zona merah yakni Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, dan Sekretariat DPRD.

Selanjutnya ada Kecamatan Banjarmasin Timur, Utara, Selatan, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, terakhir Bagian Humas dan Protokol.

“Sementara di zona kuning ada Kecamatan Banjarmasin Barat, Dinas Pendidikan, Bagian Pemerintahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Bagian Hukum,’’ sebut Subhan.

Sisa anggaran terbanyak ada di Dinas Kesehatan. Dari alokasi Rp172,9 miliar baru dipakai Rp76,6 miliar. Atau masih tersisa Rp96,3 miliar. Nominal yang tak bisa disebut sedikit.

Kok bisa? Kepala Dinkes Banjarmasin Dr H Machli Riyadi menjawab, serapan 44,3 persen itu akibat kegagalan lelang. Ditambah pengadaan alat kesehatan dan pembangunan puskesmas pembantu yang belum dicairkan.

Dia yakin, jika pencairan anggaran yang tertunda itu sudah dibayarkan, serapan anggaran dinasnya bakal melampaui angka 60 persen.

Berita Lainnya
1 dari 3.350

Perkiraan kami bahkan tembus 70 persen. Harus dicatat, prestasi SKPD jangan dilihat dari serapan anggarannya saja. Tapi juga pencapaian programnya,’’ kilahnya.Yang gagal lelang juga akan dilelang ulang,’’ tambahnya.

Machli mengklaim, Dinkes telah mencapai realisasi program sekitar 89 persen. “Bahkan, dari penilaian Dinkes Kalsel, Banjarmasin mendapat peringkat satu untuk pembangunan infrastruktur kesehatan,’’ tambahnya.

Machli Riyadi mengaku ada beberapa proyek pembangunan yang saat ini masih belum diselesaikan pembayarannya, seperti pembangunan Puskesmas Limau, dengan anggaran Rp3,1 miliar dan pembangunan rumah dinas senilai Rp2 miliar.

Ia mengakui pembangunan tersebut rencananya akan diselesaikan pada Desember ini. “Ada dua proyek pembangunan yang realisasi fisik nya selesai namun pelunasan pembayarannya di Desember ini,’’ ujarnya.

Machli Riyadi mengakui bahwa serapan anggaran milik Dinas kesehatan saat ini hanya 47 persen. Namun, ujarnya lagi, hal itu bukan berarti pihaknya tidak menjalankan tugasnya dengan baik, karena ada beberapa hal non teknis yang membuat serapan anggaran tidak maksimal.

Kendati demikian, mantan Direktur Utama RS Sambang Lihum itu kembali menerangkan disamping memiliki rapor merah, Dinas Kesehatan juga berhasil mempersembahkan berbagai prestasi dari inovasi yang saat ini dimiliki.

Salah satunya berhasil mendapatkan penghargaan dari program Banjarmasin bebas pasung (Babepas), yang hanya ada satu satunya di Indonesia.

“Dan juga kita bisa menekan angka stunting di Banjarmasin, yang sebelumnya 22 persen yang saat ini berada di angka 20 persen,’’ terangnya.

Meski penurunan angka stunting masih belum sampai target provinsi, di angka 19 persen, tapi itu perubahan yang signifikan.

Dengan demikian bahwa perubahan tersebut, membuktikan kesadaran masyarakat akan kesehatan khususnya pada gizi anak, sudah mulai tumbuh pesat dikalangan masyarakat. (vin/K-5)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya