Dewan Maksimalkan Fungsi Kontrol Terkait Serapan Anggaran

Banjarmasin, KP – Cukup besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) APBD Kota Banjarmasin dalam beberapa tahun terakhir ini, tampaknya membuat kalangan DPRD Kota Banjarmasin gerah.

“Masalahnya, karena dengan cukup besarnya silpa akibat minimnya serapan anggaran itu akan berdampak terhadap lambannya upaya untuk meningkatkan kemajuan pembangunan Kota Banjarmasin,’’ kata DPRD Kota Banjarmasin, Hary Wijaya SH MH.

Dihubungi KP, Minggu (15/12), Hary Wijaya mengemukakan, dalam pelaksanaan APBD 2020 DPRD Kota Banjarmasin dalam melaksanakanan salah satu fungsinya, yaitu fungsi kontrol atau pengawasan haruslah semakin ditingkatkan.

Terutama, lanjutnya, kontrol terhadap kinerja seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemko Banjarmasin terkait dalam merealisasikan pembangunan fisik yang sebelumnya direncanakan.

“DPRD haruslah bisa mengontrol terhadap setiap kenerja SOPD, baik itu bersifat fisik, kualitas pekerjaan, targetnya dan segala macam apakah sudah direaslisasikan sesuai target,’’ kata Hary Wijaya.

Pimpinan dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, penggunaan APBD harus bisa dikawal dengan baik, terutama dari sisi serapan anggaran. “Ini penting dijadikan perhatian agar jangan sampai proyek yang telah dianggarkan dalam APBD tidak direalisasikan,’’ tandasnya lagi.

Lebih jauh Hary Wijaya meminta, agar Pemko Banjarmasin harus bisa belajar dari pengalaman pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, dimana serapan anggaran oleh sebagian SOPD jauh dari target.

Senada juga dikemukakan Sekretaris anggota komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Aliansyah. Ia menilai pentingnya tugas dewan dalam meningkatkan fungsi pengawasan tersebut. Menyikapi masalah ini, ujarnya, komisi III dalam mengawal pelaksanaan APBD tahun 2020 secara rutin akan menggelar rapat kerja dengan SOPD terkait.

Berita Lainnya
1 dari 1.786
Loading...

“Termasuk melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan terhadap program pembangunan fisik yang dilaksanakan,’’ ujarnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DRPRD Kota Banjarmasin, HM Yamin juga menyatakan keprihatinnya terkait minimnya penyerapan anggaran tersebut.

Menyikapi pelaksanaan APBD tahun 2020, ia meminta pihak dewan, khusus melalui komisi agar meningkatkan sinergitas bersama SOPD dalam upaya lebih mengoptimalkan seluruh kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2020.

Tujuannya, kata HM Yamin, guna mengevaluasi apakah penyerapan APBD khususnya untuk merealisasikan program kegiatan pembangunan yang sudah dialokasikan untuk belanja langsung benar-benar dimanfaatkan atau direalisasikan.

“Masalah ini penting dijadikan perhatian serius karena serapan anggaran bila direalisasikan maksimal dampaknya bukan hanya mempercepat program pembangunan, tapi juga akan berdampak positif pada perumbuhan ekonomi kota ini,’’ tandasnya.

HM Yamin mengakui, dalam tiga tahun terakhir ini capaian serapan anggaran dinilai masih sangat rendah dan mengakibatkan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) APBD cukup besar.

“Salah satu penyebabnya karena banyak sekali SKPD yang gagal atau tidak maksimal, dalam menyerap anggaran yang telah tersedia,’’ ujar HM Yamin, seraya kembali mengingatkan silpa pada APBD tahun 2017 sebesar Rp274 miliar, sedangkan tahun 2018 lalu meningkatkan menjadi Rp382 miliar.

Menurutnya, pada pelaksanaan APBD tahun 2019 ini, berdasarkan laporan dan evaluasi realisasi anggaran yang disampaikan pada rapat Badan Anggaran beberapa SKPD masih menyisakan angka alokasi anggaran yang begitu besar. Bahkan rata-rata hanya menyerap sekitar 50-60 persen total anggaran tersedia. (nid/K-5)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya