DPRD Kota Banjarmasin Masih Gunakan Tatib Lama

Banjarmasin KP – DPRD Kota Banjarmasin periode 2019–2024 masih menggunakan Peraturan Tata Tertib (Tatib) lama dalam melaksanakan tugas kedewanan. Masalahnya, karena belum disahkannya Tatib baru yang nantinya ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) melalui sidang paripurna dewan.

“Mekanisme dan tahapan penetapan Tatib dewan harus melalui evaluasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Meski dalam Tatib baru diajukan itu ada beberapa muatan lokal yang dicoret dan dimintakan agar dilakukan penyempurnaan,’’ kata anggota DPRD Kota Banjarmasin, Arufah Arif.

Menyinggung hal-hal apa saja yang diatur dalam Tatib baru tidak mendapatkan persetujuan Pemprov Kalsel, Arufah Arif kepada {{KP}}, Rabu (11/12), menjelaskan diantaranya soal penyediaan mobil dinas untuk fraksi dan komisi.

Sebelumnya Ketua Badan Perancang Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Banjarmasin ini juga menjelaskan, Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin sudah menyampaikan kembali penyempurnaan Tatib itu kepada Pemprov Kalsel.

“Dan beberapa hari lalu sudah menyetujui hasil penyempurnaan Tatib baru. Dijadwalkan Tatib baru ini akan disahkan pada rapat paripurna tutup buka masa persidangan tahun 2019–2020 pada awal Januari nanti,’’ ujarnya.

Politikus senior dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, dalam Tatib diatur terkait kedudukan, susunan, tugas, fungsi, wewenang serta tanggungjawab dewan beserta alat kelengkapnnya.

Berita Lainnya
1 dari 1.745
Loading...

Lebih jauh Arufah mengatakan, DPRD Kota Banjarmasin tidak bisa menggunakan Tatib lama yang dipakai saat periode 2014-2019. Pasalnya, karena Tatib tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 10 tahun 2016.

“Sedangkan Tatib baru harus mengacu pada PP Nomor : 12 tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota sehingga PP Nomor : 10 tahun 2016, sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai acuan,’’ ujarnnya.

Dikemukakan, mantan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin periode 2014–2019 ini mengatakan, berdasarkan PP Nomor : 12 tahun, masa jabatan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) adalah 2,5 tahun. Sedangkan tatib dewan sebelumnya tidak mengatur itu, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Bukan hanya itu, di Tatib sebelumnya tidak mengatur tentang masa sidang. Selama ini jalan begitu saja, padahal diatur ada masa sidang dan masa reses,’’ katanya.

Menurutnya, dalam perubahan Tatib baru tugas dan fungsi serta kewenangan Badan Kehormatan (BK) juga lebih dipertegas lagi. Hal itu dimaksudkan, dalam kerangka untuk menjaga, harkat dan matarbat dewan. Termasuk, soal kewenangan BK dalam menyikapi anggota dewan yang suka bolos alias mangkir.

“Setidaknya, meski tidak ada keharusan anggota dewan masuk setiap hari kerja, namun sebagai wakil rakyat wajib menghadiri setiap rapat paripurna, maupun rapat-rapat yang digelar alat kelengkapan dewan lainnya,’’ tandas Arufah Arif. (nid/K-5)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya