Mantan Ketua KPU Banjar Merasa ‘Dijebak’

Banjarmasin, KP – Eks Ketua KPU Banjar Ahmad Faisal dihadirkan sebagai saksi pada sidang perkara dugaan korupsi di KPU Banjar, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Rabu (4/12) lalu.

Pada sidang dengan majelis hakim yang dipimpin hakim Purjana itu, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjar menyebut dirinya selaku komisioner merasa ‘dijebak’ dalam hal pelaksanaan anggaran.

“Seharusnya komisioner tidak dibenarkan mengelola langsung anggaran, pengelolaan anggaran sepenuhnya wewenang pihak sekretariat KPU, walaupun kadang kala ada keperluan mendesak agar pemilihan umum tidak terkendala,’’ ucap saksi yang diajukan JPU atas permintaan pihak penasihat hukum terdakwa H Gusti M Ihsan Perdana.

Karena ia menilai bendahara pada KPU tidak bisa bekerja, yang menyerahkan anggaran ke masing-masing komisioner untuk menjalankan program, semestinya anggaran tersebut tetap di sekretariat di bawah pimpinan terdakwa.

Sepengetahuan saksi, yang dilakukan bendahara dalam penyerahan anggaran ke komisioner tentunya diketahui oleh sekretaris, yakni terdakwa.

Berita Lainnya

Dua Bedakan Hangus Terbakar

1 dari 863
Loading...

JPU Syaiful Bahri usai sidang kepada awak media mengakui kalau kehadiran saksi ini atas permintaaan pihak penasihat hukum, terdakwa, walaupun dalam berkas tidak tercantum nama Ahmad Faisal.

Perkara terdakwa ini merupakan splitan dari terpidana mantan komisioner KPU Banjar Tarmiji Nawawi yang dihukum 1 tahun dan 8 bulan (20 bulan).

Keduanya terjerat kasus dugaan korupsi dana hibah Pemilihan Umum (Pemilu) tahun anggaran 2014 sehingga negara dirugikan sebesar Rp2.423.754.758. 

Berdasarkan DIPA, KPU Banjar mendapatkan anggaran sebesar Rp27.708.915.000 dari APBN, yang merupakan dana hibah. 

Menurut dakwaan, anggaran yang dipersiapkan untuk pemilihan umum disalahkan gunakan oleh terdakwa yang pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan rencana anggaran. Seperti anggaran untuk Pedoman dan petujuk tehnis dan bimbingan yang dianggarkan Rp20.484.665.000, realisasinya hanya Rp18.326.420.500.

Atas perbuatan terdakwa tersebut JPU mematok pasal pasal 2 jo pasal 18 UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, untuk dakwaan primair. Sedangka dakwaan subsidair pasal 3 jo pasal 18 UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (hid/K-4)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya