Oleh : Nor Aliyah, S.Pd
Pendidik
Terdapat banyak problem di dunia pendidikan dan problem kualitas output pendidikan kita hari ini. Hal ini memang menjadi salah satu masalah perhatian utama bagi para pendidik. Namun sayangnya, kebijakan baru menteri pendidikan untuk memperbaiki kualitas output pendidikan tampaknya lebih berorientasi menyiapkan kerja saja. Sementara jatidiri peserta didik sebagai manusia justru makin diliberalkan dengan kebijakan ini.
Mendikbud telah meluncurkan empat pokok kebijakan pendidikan dalam Program “Merdeka Belajar’’ meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menegaskan penggantian Ujian Nasional dari pola sebelumnya bukan coba-coba. Ia mengatakan embrio yang sudah dibuat oleh Kemendikbud tersebut yakni Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), yang sebelumnya digunakan untuk memantau mutu pendidikan secara nasional atau daerah.
“Kami mempunyai keyakinan, bahwa penilaian seperti ini (Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter) sesuai dengan kaidah, karena pendidikan tidak hanya menguasai konten tetapi cara berpikir anak,’’ katanya.
Penggantian format UN merupakan satu dari empat poin konsep pendidikan Merdeka Belajar. UN tidak lagi menggunakan pilihan ganda dan dilakukan pada akhir jenjang pendidikan (tekno.tempo.co, 18/12/2019).
Menteri pendidikan memaknai merdeka belajar adalah merdeka berfikir dimulai dari guru yang diturunkan untuk ditanamkan ke siswa. Apa maknanya di tengah kampanye massif melawan radikalisme dan intoleransi? Sementara sudah jelas cap radikal ditujukan pada muslim manapun yang terikat ketaatan untuk menjalankan tuntunan agamanya. Merdeka berfikir tidak lain memberikan kebebasan (liberal) dalam memaknai materi pelajaran dan berujung pada perilaku dan karakter liberal tanpa dikungkung batasan (agama Islam).
Memang dunia pendidikan tidak boleh menghasilkan SDM yang hanya pandai menghafal tanpa memahami makna dan menginternalisasi pemahamannya. Namun dunia pendidikan hanya akan menghasilkan generasi materialistik dan egois bila pemahaman diisi oleh insan berliterasi dan berkarakter universal lepas dari tuntunan wahyu.
Ini jelas berbahaya bagi kaum muslim yang memiliki agama Islam sempurna, yang memiliki tata aturan terbaik dalam mengatur sistem kehidupan termasuk dalam sistem pendidikan. Kalau hanya dari segi kemampuannya saja yang diperhatikan apalagi sebatas miliki keterampilan dan daya saing, tapi mengabaikan agama. Hal ini karena dibebaskan berkiblat seluruhnya pada Barat.
Ketika pemikiran dari Barat sebagai rujukan utama, kebebasan sangat diagungkan. Terutama kebebasan dalam berpikir. Justru kebebasan inilah yang menyeret masyarakat Barat pada rendahnya kehidupan moral sosial. Muncul manusia yang bersifat meterialistik-individualis, dan dalam setiap interaksi hanya mementingkan aspek materi atau ekonomi saja.
Karena memang di tengah sistem sekualeristik akan lahir berbagai bentuk tatanan kehidupan yang jauh dari nilai-nilai agama. Yakni sistem ekonomi yang kapitalistik, perilaku politik yang oportunistik, budaya hedonistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik. Dalam tatanan ekonomi misalnya, akan muncul pribadi generasi yang menggerakkan sistem ekonomi sekadar demi meraih keuntungan materi, tanpa memandang lagi apakah kegiatan itu sesuai dengan aturan islam atau tidak. Aturan islam yang sempurna justru dirasakan menghambat kemajuan. Sementara dalam tatanan politik terbentuk para penerus negeri yang tidak mendedikasikan diri untuk tegaknya nilai-nilai melainkan sekedar demi menjabat dan kepentingan sempit lainnya.
Pendidikan harus dikembalikan pada asas Islam. Sistem pendidikan yang dimulai dari semua tolak ukur kebahagiannya adalah meraih ridha Allah SWT. Tujuan hidup kita yakni menjalankan ibdah kepada Allah SWT. Dan kesuksesan sejatinya adalah ketika menjadi seorang insan yang mulia di sisi tuhan kita. Dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang dimiliki semakin mendekatkan diri pada ilahi, menambah amal shaleh dan mampu membangun peradaban yang gemilang. Karena didasari oleh pengaturan sistem pendidikan yang sudah nyata kebaikannya dan teruji mampu untuk membangkitkan kaum muslimin.
Pendidikan yang berasas aqidah islam ini harus berlangsung secara berkesinambungan dan menjadi fokus arah kebijakan sistem pendidikan oleh negara. Orientasi output dari pendidikan islam, tercermin dari keseimbangan ketiga unsur yaitu kepribadian islam (syakhsiyah islamiyah), penguasaan tsaqafah islam dan ilmu-ilmu kehidupan (iptek dan keterampilan).
Disamping itu, kebebasan dalam mengungkapkan pendapat tentu perlu ada batasnya. Nilai baik dan benar harus menjadi patokan dalam bersikap. Dan siapakah yang mampu menetapkannya? Dialah Allah SWT sang pencipta manusia.
Bukan dibebaskan, layaknya liberalisme justru menempatkan posisi penentuan nilai baik buruk, terpuji tercela hanya pada penilaian masing-masing akal manusia yang terbatas. Jika ini terjadi, bukan kemajuan yang akan diraih. Malah memerosokan kita pada jurang kehancuran dengan meliberalkan cara berpikir generasi.
Sementara, Islam membentuk kepribadian yang mumpuni. Memiliki kemampuan berpikir rasional untuk memecahkan persoalan kehidupan yang dipandu oleh nilai wahyu. Dan karakter terbaik yang ditekankan sebagai perintah dari ilahi. Bukan karena asas manfaat. Atau untuk meraih kepentingan pribadi semata.
Peserta didik yang dihasilkan dari penerapan sistem islam akan menjadi orang yang berkemampuan teknologi tinggi dan berpengetahuan mendalam terhadap agamanya. Inilah yang menjadi idaman kaum muslim. Jadi, manakah aturan yang terbaik? Mengikuti nilai sekuler dari Barat atau mengikuti petunjuk dari pencipta alam semesta ini.
Allah SWT berfirman : “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya’’. (QS. Al-A’raf : 96).
