Direksi PDAM Akhirnya Pahami Penolakan Hibah

BANJARMASIN, KP – Menyusul pendapat Komisi II DPRD Kalsel yang menolak permohonan hibah atas modal yang sudah disertakan kepada sejumlah perusahaan air minum (PDAM) wilayah Kalsel termasuk di Bandarmasih mendapat tanggapan Direktur Utama PDAM Bandarmasih Ir H Yudha Ahmady.

Pucuk pimpinan PDAM Bandarmasih ini sangat memaklumi langkah Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo yang menolak hibah. Karena selama ini, setiap tahun PDAM juga memberikan kontribusi PAD pada Pemerintah Provinsi meskipun jumlahnya kecil.

“Kalau hibah disetujui bisa jadi PAD dari PDAM setiap tahun yang dihasilkan akan hilang. Karena itulah sangat wajar kekhawatiran Ketua Komisi II DPRD Kalsel yang tentunya akan berdampak penerimaan Pemerintah Provinsi,’’ucap mantan Direktur Operasional PDAM Bandarmasih yang dihubungi {{KP}}.

Dengan penolakan tersebut, ujar Yudha, PDAM melalui Pemerintah Kota sampai sekarang masih melakukan pengkajian langkah untuk PDAM menentukan apakah lebih tepat naungan PDAM menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Peseroda).

“ Apabila PERUMDA, Kepala Daerah berkedudukan sebagai pemilik modal (selanjutnya disebut KPM). PERUMDA adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham,’’katanya.

Tetapi jika PERSERODA, Kepala Daerah berkedudukan sebagai pemegang saham. Peseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Tebatas dengan modal yang terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah. Hal ini membuat perbedaan kedudukan Kepala Daerah selaku mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

“Jadi Pemko sampai sekarang masih melakukan kajian apakah dan memang sampai saat ini mayoritas saham masih di tangan Pemko Banjarmasin dan memang ada keinginan mengambil PDAM ke tangan Pemko Banjarmasin tetapi masih dikaji bagaimana kedepannya,’’papar Yudha lagi.

Berita Lainnya
1 dari 1.815
Loading...

Seperti diberitakan {{KP}} alasan penolakan hibah ini, dikarenakan Pemprov Kalsel kini berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi di sejumlah badan usaha milik daerah (BUMN), termasuk PDAM.

“Jika penyertaan modal yang diberikan selama ini dihibahkan kepada PDAM, maka Pemprov Kalsel akan kehilangan sumber PAD, sehingga permohonan ini ditolak,’’ tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Imam Suprastowo mengatakan, pendapatan yang diperoleh dari investasi ke PDAM cukup menguntungkan, sehingga sayang jika pendapatan daerah dari penyertaan modal ini hilang.

“Justru kita menggenjot PAD, kalo dilepas PAD kita hilang,’’ kata ujar Imam Suprastowo.

Anggota Badan Anggaran Dewan ini, menyebutkan, ada dua PDAM yang menyampaikan surat hibah ke gubernur. Salah satunya PDAM Bandarmasih.

Selain itu, saham yang dimiliki Pemprov Kalsel di PDAM Bandarmasih mencapai Rp65 miliar atau 15 persen dari total saham yang ada.

“Dari itu, alasan kuat penolakan dewan atas permohonan hibah karena penyertaan modal yang sudah lama di tanamkan menjadi unsur PAD pemerintah provinsi,’’ tambahnya. (vin/K-5)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya