Oleh : Mahrita Julia Hapsari,M.Pd
Pegiat Literasi
“Perempuan adalah tiang negara. Jika baik perempuannya, maka baik pula negaranya’’. Sebuah kalimat hikmah yang sarat makna. Sehingga penting bagi para Ibu untuk peduli, senantiasa mencermati kehidupan di sekitarnya, terutama sistem yang saat ini mengatur kehidupan manusia. Kaum ibu perlu melakukan kontemplasi untuk bisa menatap tahun 2020 dengan rasa optimis.
Tahun 2019 adalah tahun politik. Di tahun ini terselenggara pesta lima tahunan untuk memilih penguasa negeri. Sebanyak Rp25 triliun biaya telah dikeluarkan (kemenkeu.go.id, 26/03/2019). Bahkan korban jiwa para anggota KPPS pun mencapai lebih dari setengah juta orang (cnnindonesia.com, 07/05/2019).
Ternyata tak selesai dengan diumumkannya hasil Pemilu oleh KPU, bahwa kemenangan berpihak pada petahana. Banyak rakyat yang tak puas pada pengumuman yang dilakukan KPU di tengah malam buta. Demonstrasipun digelar hingga menyebabkan enam orang korban tewas dan 200 orang luka-luka (tempo.co, 22/05/2019). Sidang sengketa Pemilu pun digelar, demi meredakan rasa tak puas. Dan hasilnya sudah bisa ditebak, para hakim MK menolak segala gugatan lawan politik petahana dengan alasan bukti serta argumen yang tak cukup kuat (bbc.com, 28/06/2019).
Pasca pelantikan Presiden, suara paling kencang dari pemerintah hanyalah perang melawan radikalisme. Narasi ini terus didengungkan dan digulirkan kesana kemari hingga menimbulkan hawa horor di tengah masyarakat. Paket anti radikalisme antara Menag, Mendagri, MenPanRB, Menkopolhukam, dan Mendikbud, telah sukses membuat rakyat saling curiga dan berpecah belah. SKB 11 menteri membungkam ASN yang kritis terhadap pemerintah.
Mantra radikal radikul tertuju kepada umat muslim. Berikut yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk melawan radikalisme. Menyisir masjid-masjid, menerapkan sertifikasi bagi ustaz dan penceramah, menyortir ceramah-ceramah yang ditengarai menimbulkan perpecahan dan memunculkan benih radikalisme. Menghapus khilafah dan jihad dari kurikulum pelajaran fikih di madrasah. Padahal seluruh ulama fikih bersepakat tentang kewajiban khilafah dan jihad.
Bahkan Menkopolhukam secara absurd memberikan contoh radikal dengan analogi anak laki-laki kelas 5 SD yang tak mau bersalaman dengan teman perempuannya karena bukan muhrim. Yang cadaran, celana cingkrang, duduk melingkar bermajelis, selalu dicurigai. Teranyar, Wapres menyatakan bahwa radikalisme dimulai dari PAUD (cnnindonesia.com, 15/11/2019). Dan seakan mengamini pernyataan sang Wapres, Densus 88 menggeledah sebuah PAUD berbasis keagamaan di Sleman yogyakarta (republika.co.id, 20/12/2019).
Tak salah jika banyak pengamat politik menyatakan bahwa isu radikalisme sengaja dihembuskan untuk menututpi kegagalan pemerintah dalam megurus negeri. Sebagai rakyatpun kita bisa melihat serta merasakan ketidakbecusan pemerintah. Utang pemerintah sampai akhir Oktober 2019 berada di angka Rp4.756,13 triliun. Rasio utang ini mencapai 29,87 persen terhadap PDB (cnbcindonesia.com, 18/11/2019).
Menkeu mengklaim bahwa masih aman, namun terlihat jelas bagaimana kalang kabutnya pemerintah menambah kas negara. Karena pajak sebagai sumber pemasukan, maka semua pajak akan dinaikkan. Mulai dari pajak barang impor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor, hingga cukai rokok. Pemerintah juga menarik pajak pada sektor yang semula tak dikenai pajak. Seperti Pedagang kaki lima (PKL), jualan online, pengusaha tambak, pajak digital, dan lain-lain.
Konsekuensi dari kenaikan pajak adalah naiknya harga barang dan jasa. Sementara, pelayanan publik yang diurus oleh BUMN bukanlah tanpa biaya. Rezim oligarki ini telah mengelola BUMN dengan orientasi profit. Diperparah dengan oknum dewan direksi yang kurang kompeten, korup dan hanya memperkaya diri sendiri serta keluarganya. Ditambah adanya importir nakal, lengkaplah musabab BUMN merugi dan bangkrut,. Akhirnya pengelolaan pelayanan publik diserahkan kepada swasta. Padahal dikelola oleh BUMN saja sudah membebani rakyat, apatah lagi dikelola oleh swasta korporat.
Lihatlah Bulog yang kolaps, dengan hutangnya melebihi separuh dari aset yang dimilikinya, yaitu sebesar 28 triliun rupiah (cnbcindonesia.com, 05/11/2019). Di satu sisi harus menjalankan kebijakan pemerintah, namun di sisi lain harus mencari laba. Bulog harus membeli beras dari petani, mengimpor beras juga, sehingga pasokan beras melebihi yang semestinya.
Akhirnya, 20.000 ton beras Bulog rusak dan akan disulap menjadi lem mebel (detik.com, 323/12/2019). Ironisnya, ada 22 juta penduduk Indonesia kelaparan dan sebagian besar dari golongan petani. Data tersebut merupakan laporan Asian Development Bank (ADB) yang dilansir oleh detik.com pada tanggal 7 November 2019. Miris.
Belum lagi setumpuk PR masalah generasi. Mulai dari tawuran, narkoba, seks bebas, LGBT, hingga pembunuhan dan bunuh diri. Sementara Mendikbud justru mengeluarkan kebijakan yang tak menyentuh esensi permasalahan di dunia pendidikan. Dengan program “Merdeka Belajar’’, justru Mendikbud menggiring guru dan generasi ke arah liberalisme, tersebab asas sekulerisme.
Rezim neolib yang rakus ini, telah membagi-bagi SDA milik rakyat kepada swasta individu ataupun korporasi, dan hanya mengambil pajaknya. Deforestasi hutan untuk perkebunan sawit, pertambangan, dan perumahan, telah mengundang bencana klasik yang selalu berulang tanpa ada solusi. Musim kemarau dengan kabut asap dan krisis air. Musim hujan dengan banjir dan longsor.
Sistem kapitalisme yang diterapkan rezim neolib ini bukanlah sistem yang manusiawi. Jangankan manusia, alampun turut rusak. Dan setumpuk kebijakan yang tak bijak untuk rakyat, telah disiapkan rezim di tahun 2020. Kenaikan iuran BPJS, sertifikasi pra nikah, kenaikan TDL, PDAM, BBM dan gas, serta gorengan basi radikalisme yang berganti nama menjadi moderasi beragama.
Perlu sistem Islam kaffah untuk mengembalikan manusia pada fitrahnya. Aturannya bersumber dari Sang Maha Pencipta. Syariat Islam berfungsi untuk menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga agama, menjaga keamanan dan menjaga negara. Semua penjagaan dari syariat Islam tersebut hanya bisa mewujud di dalam sistem Islam, Khilafah Rasyidah. Hingga keadilan dan kesejahteraan akan dirasakan oleh seluruh manusia. Wallahu a’lam.
