Anggota Dewan tidak Boleh Kontak Langsung dengan Kontraktor

Banjarmasin, KP – Porsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kalsel minim, dibandingkan fungsi legislasi dan anggaran. Bahkan hanya bersifat politis.

“Fungsi pengawasan dewan bukan bersifat administrasi maupun teknis, namun lebih bersifat politis, sehingga porsinya minim,” kata anggota Badan Anggaran DPRD Kalsel, Imam Suprastowo kepada wartawan, kemarin, di Banjarmasin.

Hal inilah yang menyebabkan fungsi pengawasan dewan tidak banyak terlihat, hanya seperti kunjungan kerja ke dalam daerah untuk melihat proyek yang dibiayai APBD Kalsel.

“Pengawasan tetap jalan, namun memang porsinya sedikit, terutama jika dibandingkan fungsi legislasi dan anggaran,” tambah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Namun, jika dewan melihat ada kejanggalan, misalnya ada pembangunan jalan yang kurang layak dan diprotes masyarakat, maka yang pertama di tegur dewan adalah dinas yang bersangkutan.

Berita Lainnya
1 dari 449
Loading...

Kemudian dinas diberi waktu dua atau tiga minggu menyampaikan ke kontraktornya agar diperbaiki. Tetapi jika dalam waktu satu bulan tidak ada perubahan, maka dewan akan melaporkan ke inspektorat dan jika inspektorat tidak melaksanakan juga, maka dewan akan menyampaikannya ke aparat hukum.

“Ini juga untuk menghindari agar dewan tidak terjadi kontak langsung dengan pihak kontraktor, ini harus dipahami dulu, jadi anggota dewan tidak boleh kontak langsung dengan kontraktor, tetapi harus dengan dinas,” jelas Imam Suprastowo.

Hal yang sama juga berlaku pada penerapan Perda di lapangan, agar jangan sampai ada Perda yang sudah dibuat dengan biaya mahal tetapi tidak dapat diterapkan secara optimal. “Kan sayang kalau Perda yang dibuat dengan biaya mahal, ternyata tidak bisa diterapkan di lapangan,” ungkapnya.

Untuk memperbesar porsi pengawasan yang dimaksud, DPRD mengusulkan program sosialiasi Perda seperti daerah Sulawesi Selatan dan lainnya yang hampir setiap bulan ada sosialisasi perda.

“Jadi nanti setiap anggota dewan mensosialisasikan perda yang sudah dibuat misalnya dalam masa sidang bisa dua tau tiga kali. Jadi disitulah nantinya perda itu terlihat bisa berjalan atau tidak,” ujar Imam Suprastowo. (lyn/K-1)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya