Pembuatan Perda Perlu Kajian Cermas atas Legalitas

BIRO Hukum Setdaprov Kalsel menggelar Rapat Koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota se Kalsel, Jumat (31/1) lalu di Golden Palace Hotel Lombok).

Diungkapkan Ketua Panitia Penyelenggara, M Ikhsan Fadhil SH kegiatan ini diikuti Ketua DPRD kabupaten kota se Kalsel.

Turut hadir Ketua Badan Pembentukan Perda Kab/Kota se Kalsel, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah/Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se Kalsel.

Kegiatan Rakor yang menghadirkan Direktur Jenderal Otda Kemendagri dan Asisten Perdata dan Tata usaha Negara, Kejaksaan Tinggi Kalsel sebagai narasumber.

Tujuan kegiatan untuk menyamakan persepsi terkait dengan prosedur harmonisasi, evaluasi dan fasilitasi rancangan Perda.

Sementara Gubernur Kalsel melalui sambutan tertulis dibacakan Plt Kepala Biro Hukum Setdaprov Kalsel, A Fydayeen, SH, MSi mengatakan Perda merupakan kebutuhan dan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dan paling penting adalah perhatian atas kajian cermat atas legalitas aturan hukum.

Perda menjadi payung hukum dalam berbagai agenda pelaksanaan pemerintahan di daerah, yang disusun untuk menjawab persoalan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Berita Lainnya
1 dari 1.273

“Hak daerah untuk menetapkan perda dan peraturan-peraturan lain yang diamanatkan konstitusi itu.

Bukan berarti kita bebas untuk membuat perda dan aturan-aturan yang lainnya.

Banyak hal yang harus kita perhatian dalam menyusun program pembentukan peraturan daerah.

Terutama terkait dengan kebutuhan dan tata aturan yang mengatur penyusunan peraturan daerah,” ujarnya.

Fydayeen menyampaikan pesan gubernur untuk melakukan seleksi agar program pembentukan Perda selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sesuai rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat.

Presiden beberapa kali mengingatkan kita, jangan terlalu banyak membuat peraturan di daerah, apalagi jika menghambat investasi.

Pesan presiden ini bisa kita maknai bahwa dalam membuat aturan di daerah, kita diminta untuk mempertimbangkan dengan sematang-matangnya.

Gubernur mengharapkan, dengan adanya rakor ini, dapat lebih bersinergi dalam memprogramkan dan menyusun peraturan di daerah, khususnya menyamakan persepsi, membangun harmonisasi dan sekaligus konsolidasi.

Ini agar evaluasi dan fasilitasi rancangan Perda berjalan efektif dan efisien, serta melahirkan kepastian hukum dalam pembinaan pembentukan Perda. (adv/K-2)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya